Kecurangan UNBK Meningkat, Kemendikbud Wajib Lakukan Evaluasi

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Foto: Dok. Pribadi)
Klik untuk perbesar
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Foto: Dok. Pribadi)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR Bambang Soesatyo prihatin melihat naiknya jumlah kecurangan dalam Ujian Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP dan MTs. Untuk itu, politisi yang sapaan Bambang ini meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan evaluasi pelaksanaan UNBK.

Di UNKB 2019, memang ditemukan sejumlah kecurangan. Khususnya di SMP dan MTs. Seperti soal UNBK yang dijawab oleh oknum guru bukan oleh siswa melalui remote control. Serta meningkatnya jumlah laporan pelanggaran UN, yaitu dari 57 pada 2018 menjadi 86 pada 2019.

"Kami mendorong Kemendikbud untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UNBK secara keseluruhan. Baik terhadap pengawas ujian, guru, siswa yang mengikuti UNBK, maupun soal-soal yang dikerjakan. Mengingat adanya ketidaksesuaian Standard Operating Procedure (SOP) UNBK. Kemudian, memberikan sanksi kepada pengawas ujian yang terbukti lalai dan kepada siswa yang terbukti melakukan pelanggaran," ujar Bamsoet, di Jakarta, Rabu (29/5).

Berita Terkait : Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Perkuat Subtansi PPHN

Untuk ke depannya, Bamsoet mendorong Kemendikbud, melalui Dinas Pendidikan,  melakukan persiapan kepada para guru mengenai materi-materi UNBK. Agar materi tersebut dapat disampaikan dengan baik kepada para siswaa. Sehingga mereka dapat memahami dan menjawab dengan benar setiap soal UNBK.

Selanjutnya, melakukan persiapan yang matang sebelum pelaksanaan UNBK kepada para guru yang akan bertugas menjadi pengawas ujian. Agar disiplin dan teliti dalam melakukan pemeriksaan kepada siswa-siswi sebelum memasuki ruang ujian. "Guna mencegah terjadinya pelanggaran selama pelaksanaan UNBK," imbuhnya.

Bamsoet berharap, Kemendikbud dapat melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan integritas guru-guru. Seperti dengan memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan. Sehingga dapat meminimalisir atau mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh guru, terutama dalam proses UNBK di tahun-tahun berikutnya.

Berita Terkait : Kemas Pelajaran Pancasila Semenarik Mungkin, MPR Bakal Gandeng Kemendikbud

"Kemendikbud harus bisa memastikan pengawas UNBK memiliki integritas, disiplin, dan kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan SOP UNBK. Sehingga UNBK SMP/MTs akan berjalan dengan tertib dan lancar," tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini juga mendorong Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bersama Kemendikbud melakukan upaya-upaya yang dapat menanamkan integritas yang tinggi kepada para mahasiswa yang akan melanjutkan profesi sebagai guru. Yaitu mengenai komitmen sebagai guru untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Sehingga ke depannya guru dapat memiliki kesadaran yang tinggi dan tidak melakukan pelanggaran.

"Untuk siswa-siswi, saya mengimbau untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kedepankan kejujuran dan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri dalam mengerjakan soal. Serta memiliki keyakinan bahwa soal-soal yang dikerjakan dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri," tandasnya. [USU]