Senator Tolak Wacana Referendum Di Aceh

Nono Sampono
Klik untuk perbesar
Nono Sampono

RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono menegaskan, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati. 

Menurutnya, DPD menolak wacana referendum di Aceh, karena sudah tidak relevan dan tak memiliki payung hukum yang mengatur tentang berlakunya referendum di Indonesia. 

“Pandangan maupun wacana referendum harus kita luruskan. Ini tidak ada dasarnya. Kita boleh berjuang atas nama apapun, tapi jangan menyentuh atau mengganggu ranah kedaulatan negara. NKRI sudah final dan harga mati,” ujar Nono dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. 

Baca Juga : Soal Upah Buruh, Ini Penjelasan Aice

Senator asal Maluku ini menjelaskan, bersatunya wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote merupakan kesepakatan bersama, melalui penderitaan perjuangan seluruh komponen bangsa. Artinya, NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945 sudah final, termasuk rakyat Aceh. 

“Jangan ada lagi derita rakyat, air mata dan pertumpahan darah di bumi Indonesia. Dari sudut pandang hukum, Tap MPR Nomor 8 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 telah mencabut masalah referendum. Artinya, secara konstitusi di Indonesia tak mengakui adanya referendum,” jelas dia. 

Sebagai representasi daerah, sambung dia, DPD akan melakukan pendekatan preventif sesuai tugas dan kewenangannya. DPD juga akan mengajak seluruh elemen bangsa berjuang pada koridor hukum, melalui perwakilan berjenjang dari daerah sampai tingkat pusat. 

Baca Juga : Airlangga Beri Kuliah Umum di Seskoal

“Hukum konstitusi sudah jelas, tidak ada negosiasi terhadap kedaulatan negara. Saya mengimbau kepada seluruh elemen bangsa, jangan terprovokasi. Terlalu mahal harganya mempertaruhkan kedaulatan negara ini,” tegas mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) ini. 

Terpisah, Menko Polhukam Wiranto menilai, wacana referendum Aceh yang dimunculkan Presiden dari Partai Aceh, Muzakir Manaf tak terlepas dari hasil Pemilu 2019. Menurutnya, partai ini terus mengalami penurunan jumlah suara dari sejak dibentuk hingga saat ini. 

“Kalau nggak salah, pemilu pertama dia (Partai Aceh) ikut tahun 2009, kursinya 33, pada Pemilu 2014 tinggal 29. Sekarang (Pemilu 2019) kalau nggak salah tinggal 18 kursi. Sangat boleh jadi (karena pemilu) saya katakan,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (31/5). 

Baca Juga : Sejumlah Wilayah Di Indonesia Rentan Rawan Pangan

Wiranto menegaskan, Muzakir Manaf juga dapat dikenai sanksi hukum akibat memunculkan wacana referendum di Aceh. Sanksi tersebut akan ditentukan setelah dilakukan proses hukum. 

“Nanti tentu ada proses hukum untuk masalah ini. Saat hukum positif (soal referendum) sudah tidak ada dan tetap ditabrak, tentu ada sanksi hukumnya,” ujarnya. 

Diberitakan, wacana referendum Aceh mencuat setelah mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf, menyerukan masyarakat Aceh segera melakukan referendum menentukan tetap atau lepas dari Indonesia. Muzakir menilai kondisi Indonesia saat ini sudah diambang kehancuran. Dia sesumbar tak lama lagi Indonesia akan dijajah oleh asing. Karena itu, lebih baik Aceh melakukan referendum seperti Timor Timur. (ONI)