Rekonsiliasi Dibangun dengan Kedepankan Kepentingan Bangsa

Klik untuk perbesar
Anggota MPR Fraksi Nasdem, Syarif Abdullah Alkadrie (kiri), dan Anggota MPR Fraksi Gerindra, Sodik Mujahid, dalam Diskusi Empat Pilar MPR, Media Center, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/7). (Foto: Humas MPR)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Anggota MPR dari Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem), Syarif Abdullah Alkadrie, sangat mengapresiasi pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo, di Stasiun MRT Lebak Bulus, Sabtu (13/7) lalu. Menurutnya, pertemuan tersebut memberi kesejukan pada bangsa.

Hal ini disampaikan Abdullah saat berbicara di Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema, “Rekonsiliasi untuk Persatuan Bangsa”, di Media Center, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/7). 

Abdullah Alkadrie menuturkan, Pilpres dilakukan setiap lima tahun sekali. Dalam Pilpres, pastinya ada pasangan calon. “Bisa dua pasangan, tiga pasang, bahkan empat,” ucapnya. Pasangan calon itu terbentuk dengan peraturan perundangan, seperti harus memenuhi parliamentary threshold 20 persen di parlemen, dan atau 25 persen suara nasional.

Koalisi yang dibangun, menurut Abdullah Alkadrie, harus sesuai dengan platform yang sama. Ia menyebut, partainya mendukung Jokowi selama dua kali Pilpres karena mempunyai persamaan visi dan misi. “Jadi, koalisi dibangun tidak secara pragmatis,” tambahnya.

Berita Terkait : Wamenag: Musik Pengikat Keragaman Bangsa

Bagi Abdullah Alkadrie, bila ada partai yang memilih di luar koalisi pendukung pemerintahan, itu tidak menjadi masalah. “Menjadi oposisi itu juga salah satu bentuk kebersamaan,” ucapnya. Dengan adanya oposisi, demokrasi yang ada menjadi sehat dan bagus. “Menjadi bagus kalau ada pihak yang mengingatkan,” tegasnya.

Diakuinya, Pilpres 2019 berbeda dengan pilpres sebelumnya. Pada pilpres kali ini, ada potensi yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Isu-isu strategis disebut dikalahkan oleh isu-isu primordial. 

“Bisa jadi hal ini untuk mengangkat emosional pendukung. Banyak informasi yang diplintir,” tambahnya. Hal demikian, katanya, perlu menjadi perhatian bersama.

Untuk itu, dirinya berharap agar rekonsiliasi yang dibangun bersifat makro. Untuk kepentingan bangsa, kepentingan besar yang perlu dipersamakan. 

Berita Terkait : Anies: Saya Fokus Kegiatan Jakarta, ke Kongres Nasdem Cuma Undangan Biasa

Dirinya kembali mengakui bahwa di antara masyarakat masih ada ketidakdewasaan dalam berpolitik. Salah satunya, ada yang belum mengakui kekalahan. Menyikapi hal demikian, perlu bersama untuk menghilangkan riak-riak. 

Menurutnya, ke depan, perlu membangun rasa kebersamaan. Selepas Pilpres diharap semua kembali ke aktivitas semula sembari memupuk rasa kebangsaan.

Di tempat yang sama, Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mujahid, menuturkan bahwa rekonsiliasi tidak menjadi masalah selama masih dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Selama dalam bingkai Empat Pilar MPR, rekonsiliasi tak masalah,” ujarnya. Nilai-nilai seperti itulah yang perlu diajarkan kepada masyarakat.

Menurutnya, nilai-nilai Empat Pilar MPR harus dijadikan dasar dalam demokrasi bangsa ini, dalam mekanisme check and balances.

Baca Juga : Begini Teknik Sambung Rambut Tanpa Bahan Kimia

“Kita akan mengkritik sekeras apa pun namun tetap dalam bingkai Empat Pilar, bingkai konstitusi,” tuturnya. [USU]