Sepakat Dengan Presiden Jokowi

Fraksi PPP: Pemberantasan Korupsi Butuh Paradigma Baru

Klik untuk perbesar
Anggota DPR Fraksi PPP, Arsul Sani (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi, yang menilai pentingnya paradigma baru dalam pemberantasan korupsi.

Hal itulah yang kemudian mendasari anggota parlemen untuk kembali membahas revisi undang-undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berita Terkait : Jokowi Ajak Kerja Sama Perusahaan Korsel Bangun Ibu Kota Baru Di Kaltim

"Presiden kan menyampaikan, yang perlu dibangun ke depan adalah sistem yang menutup peluang perbuatan korupsi. Bukan sekadar menangkap atau melakukan OTT terhadap pelakunya," tutur anggota DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani, di Jakarta, Kamis (5/9).

Selain itu, Jokowi juga menegaskan, pemberantasan korupsi  sebaiknya tak hanya berorientasi pada berapa orang yang berhasil dijebloskan ke penjara. Namun, berapa banyak kerugian negara yang dapat dikembalikan.

Berita Terkait : Besok Jokowi Teken Tiga Kesepakatan Dengan Presiden Korsel

Dari arahan Presiden itulah, pembahasan revisi UU KPK akan memaksimalkan fungsi-fungsi pencegahan. "Contohnya, KPK bisa masuk dalam proyek-proyek pemerintahan yang besar, untuk melakukan pendampingan. Sehingga, dari awal bisa dilakukan pencegahan," imbuh Arsul.

Dia memastikan, revisi itu tidak akan melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh lembaga antirasuah tersebut.

Berita Terkait : KPK Evaluasi Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

"Saya kira, persepsi teman-teman masyarakat sipil para pecinta KPK, akan mengatakan hal itu akan melemahkan KPK. Tapi kami tidak melihat seperti itu," tandas Arsul. [OKT]