Sekjen MPR: Internalisasi Pancasila Perlu Digencarkan

Sekjen MPR Maruf Cahyono. (Foto: Humas MPR)
Klik untuk perbesar
Sekjen MPR Maruf Cahyono. (Foto: Humas MPR)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono menekankan, upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan ke generasi muda harus lebih digencarkan. Sebab, setelah reformasi bergulir, internalisasi pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaaan semakin berkurang, khususnya bagi generasi milenial.

Hal itu disampaikan Ma'ruf saat menjadi pembicara kunci Dialog Wawasan Kebangsaan dalam rangka Dies Natalis ke-56 Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), di Aula Justitia III, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (20/9).

Acara ini dihadiri ratusan civitas akademika, mahasiswa, dan alumni Unsoed. Ma’ruf menjelaskan, dahulu ada Eka Prasetya Pancakarsa yang dibentuk TAP MPR Nomor II Tahun 1978. Kemudian ada juga Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Namun, sejak reformasi, semua itu sudah dibubarkan.

Berita Terkait : Di Atas 90 Persen, Realisasi Anggaran Kemendagri dan BNPP Menggembirakan

"Cukup lama vakum. Sehingga ada sesuatu yang terputus. Yakni metode menginternalkan Pancasila itu hilang. Sehingga hampir sekian tahun generasi muda tidak mendapatkan pemahanan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan," jelas Ma’ruf.

Padahal, lanjut Ma’ruf, pemahaman wawasan kebangsaan amat penting. Wawasan kebangsaan adalah cara bangsa ini untuk meraih cita-cita seperti tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Alumni Unsoed ini menerangkan, MPR terus mendorong sinkronisasi pendidikan Pancasila semacam Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada semua jenjang pendidikan. MPR senantiasa menyosialiasikan hal tersebut dan saat ini sudah ditindaklanjuti pemerintah dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Berita Terkait : Jokowi: Industri Asuransi dan Dana Pensiun Perlu Direformasi

"Rekomendasi dari MPR, setiap jenjang pendidikan harus ada pendidikan Pancasila, ditambah dengan materi konstitusi. Sebab, kesadaran itu harus dibentuk dan dibangun," ucapnya.

Saat ini, sebenarnya sudah banyak sekolah yang menerapkan hal tersebut. Seperti pendidikan kewarganegaraan dan sejenisnya. Hanya saja, belum semua seragam. Artinya, diperlukan adanya sinkronisasi. Sementara untuk memasukkan kembali pendidikan Pancasila ke kurikulum, membutuhkan waktu.

"Sekarang, semua itu sedang dibahas BPIP dan memang butuh waktu. Karena semua harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Zaman Orde Baru misalnya, sudah menginternalisasi pendidikan Pancasila sesuai dengan eranya. Sekarang, zaman terus berkembang, sehingga harus disesuaikan dan diperlukan kajian-kajian serta evaluasi secara terus-menerus," terangnya.

Baca Juga : BMKG: Waspada, Potensi Hujan Lebat Pada 24-29 Januari 2020

Pada kesempatan yang sama, Rektor Unsoed Prof Suwarto mengatakan, pemahaman wawasan kebangsaan mesti terus ditanamkan pada seluruh elemen rakyat Indonesia. Terutama generasi muda sebagai pemegang tampuk kepemimpinan bangsa di masa depan.

"Penanaman wawasan kebangsaan adalah tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa. Termasuk para civitas akademika di perguruan tinggi kepada generasi muda yakni para mahasiswa. Sebab merekalah nanti yang akan memegang tampuk kepemimpinan di negeri ini nanti," ujarnya. [FAQ]