RMco.id  Rakyat Merdeka - Rapat Gabungan (Ragab) Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/9), menghasilkan beberapa kesepakatan soal Tata Tertib (Tatib), termasuk mekanisme pemilihan pimpinan 2019-2024.

Tatib itu menyesuaikan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) baru, yang menyatakan pimpinan MPR terdiri dari 10 orang atau satu ketua, dan sembilan wakil. 

Tatib itu akan dibawa ke rapat paripurna MPR pada 27 September mendatang, untuk disahkan. Ragab dihadiri perwakilan fraksi, kelompok DPD, dan para pimpinan MPR seperti Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Mahyudin, dan Ahmad Muzani.

Berita Terkait : Hidayat: Jangan Ragukan Nasionalisme Orang Sumbar

"Ini rapat gabungan terakhir. Ada agenda terakhir MPR pada 27 September 2019, yakni rapat paripurna akhir masa jabatan,” kata Zulkifli Hasan usai ragab di ruang GBHN, Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9).

 “Jadi, disepakati tatib yang akan disampaikan di paripurna nanti untuk disahkan. Ini mengenai pemilihan pimpinan MPR. (Tatib) turunan dari UU MD3,” tambahnya.

Selain soal tatib pemilihan pimpinan MPR, disepakati pula soal rekomendasi yang akan disampaikan MPR pada rapat paripurna 27 September mendatang.

Baca Juga : Nadal Tembus Semifinal Prancis Terbuka

"Diputuskan dalam ragab tadi, salah satu rekomendasinya adalah menghadirkan pokok-pokok haluan negara, yang diminta untuk dilanjutkan dibahas MPR yang akan datang, melalui amendemen terbatas UUD NRI 1945,” terang Zulkifli. 

Ragab juga mengesahkan jadwal rapat paripurna terakhir untuk periode 2014-2019, dengan agenda pengesahan tatib, persetujuan rekomendasi, dan penyampaikan kinerja MPR.

Zulkifli menyatakan  dalam ragab memang ada beberapa pendapat yang berbeda. Tetapi, semuanya bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. “Itulah MPR, semuanya bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Bisa menjadi contoh bagi yang lain,” katanya. [QAR]