RMco.id  Rakyat Merdeka - Anggota DPR Dapil Papua Barat, Robert J Kardinal, meminta Menteri BUMN, Erick Thohir, dan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menekan PT Freeport Indonesia untuk memindahkan smelter, yang tengah dalam pembangunan di Gresik, ke Papua. Menurutnya, dengan kepemilikan saham milik pemerintah di Freeport  sebesar 51 persen memindahkan smelter ke Papua tidak ada masalah. Toh, secara ekonomis Smelter di Gresik hanya akan menimbulkan kerugian bagi Freeport karena pasti akan membutuhkan biaya lebih besar lagi untuk biaya transportasi.    

"Lebih dulu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat Menteri ESDM dan Menteri BUMN baru. Saya kira supaya ada keberpihakan pemerintah pusat kepada Papua apalagi sekarang pemerintah tengah membangun infrastruktur menggunakan biaya sendiri, khusus smelter Freeport yang sekarang ini ada di Gresik tapi tak sampai 10 persen tuntas, sebaiknya dipindahkan saja ke Papua. Sebab ini pasti manfaatnya sangat luar biasa bagi Papua," kata Robert, kemarin.    

Bendahara Umum DPP Golkar ini tidak habis pikir alasan yang diambil Freeport membangun smelter padahal secara ekonomis tidak menguntungkan. Sebab secara biaya lahan sangat mahal karena lokasinya berada di Jawa Timur. Selain itu, ongkos transportasi akan lebih besar karena jarak antara Papua-Gresik ratusan ribu kilometer. Hal ini sangat bertolak belakang jika berada di Papua.

"Di sana banyak lahan. Lebih lengkap lagi. Secara bisnis bisa kurangi ongkos transportasi karena tidak perlu biaya transportasi lagi karena dekat lokasi tambang. Jadi jauh lebih hemat. Masa sekarang hasil tambangnya di Papua, tapi smelternya  di Jawa. Kan lucu itu," katanya.     

Berita Terkait : 49 Ribu Nasabah Home Credit Dapat Keringanan Kredit

Namun lebih dari itu, Robert menyatakan, roda perekonomian masyarakat Papua akan jauh lebih hidup jika smelter dipindahkan ke Papua. Karena itu dia meminta pemerintah bisa melakukan intervensi kepada PT Freeport untuk pindahkan smelter ke Papua.

"Ini pesan kepada Menteri BUMN dan Menteri ESDM baru supaya bisa mendorong program lebih berpihak ke Papua. Apalagi Presiden Jokowi punya niat besar membangun Papua melalui pmbangunan infrastruktur, jalan dan kemarin beliau resmikan sendiri bangunan jembatan disana. Jadi yang dilakukan Jokowi sudah sangat luar biasa. Beliau sudah bangun jalan, airport dan pelabuhan di mana-mana. Jadi tidak salah kalau smelter juga di Papua," katanya.    

Dia meminta Freeport bisa melakukan hal serupa yang dilakukan Perusahaan Semen China di Manokwari yang bangun seluruh kantor dan infrastuktur pabriknya di Papua. Kendati baru terbilang investasi disana, namun menurutnya, perusahaan semen China ini berani merekrut pekerja-pekerja lokal disana.     

"Ya mudah-mudahan pemerintah melalui Inalum yang punya 51 persen saham PT Freeport Indonesia dan merupakan BUMN bisa dorong pembangunan smelter disana. Kalau smelter bangun disitu, coba bayangkan berapa lapangan kerja baru yang terbangun disana. Minimal orang Papua yang punya warung-warung dipinggir situ bisa terbantu karena tenaga kerja banyak disitu berbelanja. Mereka juga bisa bangun perumahan disitu, pokoknya dmpaknya akan snagat besar bagi masyarakat yang tinggal diskitar Freeport," katanya.    

Baca Juga : Telkomsel Luncurin Paket Data Terjangkau Untuk Perguruan Tinggi

Dibanding dampak yang ada sekarang, lanjut dia, masyarakat Papua lebih merasakan dampak lingkungan akibat aktivitas tambang di sana. Kerusakan lingkungan makin berat sementara masyarakat sekitar malah tambah miskin.

"Manfaat paling besar yang dirasakan masyarakt disana ya dampak lingkungan saja yang sekarang makin hancur. Kalau bangun smelter disana minimal bisa imbangi keruskaan (lingkungan) disana. Jadi wajib bangun disitu sehingga Papua bisa lebih maju karena akan makin banyak industri disana. Masa perusahaan asing dari China saja yang baru investasi lebih dahulu bangun pabrik (smelter) disana. Sekarang semen pun banyak di ekspor ke luar dari situ, ke Maluku, dan sekarang sedang dijajaki ekspor ke negara-negara Pasifik," harapnya.    

Tidak bisa dipungkiri, kata dia, kendati terbilang perusahaan baru, perusahaan semen asal China ini telah membuat ekonomi masyarakat sekitar lebih hidup. Kondisi ini kontras dengan Freeport yang sudah puluhan tahun investasi namun belum sepenuhnya mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

"Perusahaan Semen China itu saya lihat banyak pekerjakaan orang Papua disana. Jadinya ekonomi disana lebih hidup, tukang ojek disana juga bisa hidup, dulu. Pemilik warung juga senang karena semakin banyak yang belanja.  Padahal dulunya ekonomi disana mati, karena tidak ada perputaran ekonomi. Sekarang sudah bagus," katanya.

Baca Juga : Perta Arun Gas Gali Potensi Bisnis di Kuwait

Robert memahami jika dahulu pemerintah tidak bisa memaksa Freeport untuk bangun kebijakan yang searah dengan niat pemerintah karena mayoritas sahamnya dimiliki investor asal Amerika Serikat, Mc Moran. Namun sekarang kondisi sudah terbalik. Karena itu dia yakin, pemerintah bisa melakukan intervensi kepada PT. Freeport untuk bangun smelter di Papua.     

"Kalau kemarin tidak bisa intervensi tapi sekarng saya yakin pemerintah bisa karena sahamnya sudah 51 persen. Dengan Menteri BUMN baru, BUMN baru, Menteri ESDM baru pasti semangatnya baru untuk membangun Papua. Bahkan kalau perlu pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN memberikan jabatan-jabatan penting seperti CEO dan Presiden Direktur kepada orang asli Papua. Itu baru kelihatan keberpihakan pemerintah pada Papua. Yang lalu kan sahamnya masih didominasi MC Moran, kita pahamlah pemerintah tidak bisa intervensi. Sekarang tidak ada alasan lagi pemerintah tidak bisa berikan jabatan-jabatan khusus buat orang asli Papua. Semoga pesan ini bisa jadi pertimbangan para pengambl kebijakan di pusat," tambah dia. [KAL]