RMco.id  Rakyat Merdeka - Krisis energi telah menjadi isu global yang terus dicari solusinya oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. 

Fraksi PKS mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di berbagai kota di Indonesia. 

PLTSa dianggap menjadi solusi alternatif dalam mengantisipasi ancaman krisis energi di masa depan melalui peran energi baru dan terbarukan. Pemerintah menargetkan, akan ada 12 PLTSa yang akan beroperasi pada tahun 2022.

Anggota Komisi VII DPR bidang Energy dan Lingkungan Rofik Hananto mengapresiasi upaya pemerintah mendorong pembangunan PLTSa. 

Berita Terkait : Coca Cola Amatil Komitmen Dukung Penggunaan Energi Terbarukan

“Upaya ini adalah langkah konkret pemerintah dalam mengejar target 23% energi terbarukan dalam bauran energi nasional Indonesia pada 2025 mendatang. Apalagi pemerintah juga telah mengatur dalam PP 79/ 2014 untuk memprioritaskan pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip memaksimalkan penggunaan energi terbarukan”, ungkapnya.

Politisi PKS dari dapil Jawa Tengah VII ini menambahkan, bahwa pembangunan PLTSa tersebut, merupakan salah satu langkah tepat dalam mengelola permasalahan sampah perkotaan di Indonesia. 

“Sebenarnya upaya pembangunan PLTSa ini menjadi solusi alternatif dalam memenuhi strategi penerapan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan dan tempat guna. Jadi tidak hanya mengantisipasi krisis energi namun sekaligus sebagai solusi menuju lingkungan yang bersih dan sehat”, ujar Rofik di Gedung Kura-kura, Jakarta, Senin (4/11). 

Menurut informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kehadiran 12 PLTSa akan menghasilkan total kapasitas 234 megawatt (MW) dari produksi sekitar 16.000 ton sampah. 

Baca Juga : Tenang, Kunci Pasien Covid-19 Cepat Sembuh

Dengan potensi dampak positif yang besar tersebut, Mas Rofik, begitu sapaan elit PKS ini memberikan masukan permasalahan yang akan timbul dalam aplikasi di lapangannya.

Ada dua permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah. Pertama terkait perdebatan pengkategorian PLTSa sebagai sumber energi terbarukan. Dia bilang, definisi PLTSa sebagai energi baru dan terbarukan ini muncul dalam Perpres 18/2016, dan penggantinya Perpres 35/2018, definisi tersebut tidak ada.

Namun implementasi di lapangan itu,  PLTSa tetap dikategorikan sebagai energi baru dan terbarukan. 

“Terkait teknologi ramah lingkungan itu yang seperti apa juga harus jelas. Misalnya, umumnya sampah kota itu dikategorikan sebagai sumber energi terbarukan karena dianggap sebagai bioenergi. Sedangkan pemerintah mendefinisikan tidak semua jenis sampah termasuk dalam kategori bioenergi, namun hanya yang bersumber dari sampah organik saja. Ini semua harus clear dulu,” katanya.
 
Dia pun menambahkan, permasalahan kedua terkait dampak lingkungan dari pengembangan teknologi PLTSa itu sendiri. 

Baca Juga : Pasien Sembuh Di Flat Isolasi Mandiri Sebanyak 145 Orang

“Permasalahan kedua muncul malah dari dampaknya. PLTSa ini kan menggunakan teknologi bakar atau termal. Justru teknologi tersebut, kerap menjadi masalah karena mengandung permasalahan dari aspek lingkungan dan ekonomi. Ini juga berkaitan dengan dampak kesehatan manusia, mulai dari ancaman kanker hingga serangan jantung”, ungkapnya.

Cara kerja PLTSa ini ialah sampah diolah sehingga menghasilkan gas methan yang kemudian dibakar untuk menghasilkan panas dan digunakan untuk memanaskan uap untuk menggerakkan turbin uap yang tersambung pada generator sehingga menghasilkan energi listrik. 

Karena itu, Rofik berharap upaya positif pemerintah harus didampingi dengan kajian mendalam. 

“Upaya pemerintah terkait PLTSa ini perlu kajian yang mendalam dan menyeluruh, agar berdampak baik dari hulu ke hilir. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan para stakeholder perlu diperkuat. Saya yakin, dengan langkah-langkah yang tepat PLTSa ini bisa menjawab permasalahan sampah yang selama ini menjadi momok perkotaan, sekaligus menuju lingkungan yang asri, bersih, dan sehat”, pungkasnya. [FIK]