Harus Digodok Matang, Penerapan SNI Untuk Produk Hortikultura

Klik untuk perbesar
Ilustrasi pengunjung supermarket sedang memilih produk hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. (Foto: Khairizal Anwar/RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk hortikultura dinilai masih belum dilakukan secara serius. Padahal, standar tersebut berguna untuk menjaga kualitas produk.

Terkait hal ini, Anggota Komisi IV DPR Riezky Aprilia mendorong agar Kementerian Pertanian (Kementan) segera menerapkan SNI, terhadap komoditas hortikultura impor.

Dalam beberapa kesempatan rapat kerja bersama Kementan,  Riezky selalu mempertanyakan kejelasan tentang hal tersebut. Riezky mengaku tak ingin kebijakan ini dibuat asal-asalan. Karena bisa menjadi bumerang bagi industri hortikultura.

Berita Terkait : Situasi Darurat, DPR Siap Tambah Anggaran ‚ÄéKementan untuk Cegah Virus ASF

"Misalnya, kalau pemerintah menerapkan SNI untuk produk holtikultura impor, apakah nantinya produk domestik yang kita ekspor akan dikenakan SNI atau tidak. Apakah manggis, mangga, salak dan buah-buahan lainnya sudah ada SNI-nya?," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/11).

SNI pada industri hortikultura,  merupakan cara untuk melindungi konsumen dari produk impor yang tidak aman dan tidak layak konsumsi. Selain itu, juga untuk melindungi produsen dari harga yang sangat murah, melindungi retailer, dan menghemat devisa.

Riezky meminta penerapan SNI harus dilakukan secara matang. Ia memprediksi, jika SNI diberlakukan, akan ada banyak biaya tambahan untuk penerapan standar tersebut. Ini akan menjadi beban petani.

Berita Terkait : Ingin Lebih Baik, Ditjen Hortikultura Sosialisasikan Penyusutan Arsip Inaktif

Selain itu, juga akan berimbas pada hasil buah-buahan petani lokal yang dijual di pasar tradisional. Karena akan ada persaingan ketat antara buah impor lokal dan impor, walaupun sudah berlabel SNI.

Riezky meminta agar pemerintah membuat peta jalan pertanian di tiap wilayah Indonesia. Dengan begitu, data produksi bisa lebih terukur. Apalagi, pengiriman produk pertanian juga sering terkendala.

"Jadi kalau ada peta, kita tahu pelabuhan mana saja yang harus dibuka, disesuaikan dengan komoditi di daerah masing-masing. Yang terjadi sekarang, Pelabuhan Tanjung Priok ditutup untuk impor hortikultura, dan harus lewat Jawa Timur. Semua barang numpuk disana. Jadi, sebaiknya Pelabuhan Priok dibuka kembali untuk impor holtikultura," jelasnya. [KPJ]