RMco.id  Rakyat Merdeka - Senator dari daerah pemilihan DKI Jakarta, Sabam Sirait, setuju dengan wacana yang dilemparkan Presiden Jokowi terkait dengan hukuman mati bagi korputor.

Bahkan, politisi yang sudah berpolitik bersama 7 presiden, sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi, sudah mewacanakan hukuman mati bagi koruptor sejak 2011. Menurut Sabam, korupsi benar-benar menyengsarakan rakyat.

"Dana untuk rakyat, untuk jembatan, jalan, sawah, hutan, dia korupsi. Itu jahat sekali," kata Sabam, di Jakarta, Selasa (16/12).

Berita Terkait : Sabam Sirait: Sekarang Ini Momentum untuk Saling Mengeratkan

Mantan anggota DPR dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ini sudah berkeliling ke sekitar 85 negara. Ia mengakui, praktik korupsi bukan hanya di Indonesia, melainkan juga ada di negara-negara lain. Setiap negara pun memiliki Undang-Undang dan penanganan yang berbeda dalam menghadapi korupsi.

Sabam memberikan contoh China. Di negari tirai bambu itu, para koruptor ditembak mati di Lapangan Tiananmen. Vonis pun dilakukan secara terbuka di depan umum hingga masyarakat bisa menyaksikan.

"Tiongkok bisa menjadi salah satu contoh bagaimana menghabisi korupsi," ungkap penulis buku "Politik itu Suci" ini.

Baca Juga : Pilkada Tak Boleh Ancam Jiwa Dan Perkembangan Anak

Sabam menekankan, memang menghabisi korupsi itu tidak mudah. Karena itu diperlukan keseriusan dari semua pihak. Lebih-lebih tak mudah juga bagi seorang pejabat untuk tak korupsi.

"Kita tahu, banyak pejabat yang bersih. Namun yang korupsi, siapa pun dia, harus duhukum. Hukuman mati bisa menjadi salah satu hukuman," ungkap Sabam.

Dalam menjalankan proses hukuman mati itu, Sabam juga mengingatkan agar prosesnya benar-benar adil. Termasuk proses saat pengadilan terjadi. "Prinsipnya, yang merugikan rakyat dengan korupsi, hukuman mati bisa dijalankan," jelas Sabam.

Baca Juga : Berpindah Menjalin Interaksi

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa aturan hukuman mati untuk koruptor bisa saja diterapkan jika memang ada kehendak yang kuat dari masyarakat. Menurut Jokowi, penerapan hukuman mati dapat diatur sebagai salah satu sanksi pemidanaan dalam Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melalui mekanisme revisi di DPR. [USU]