RMco.id  Rakyat Merdeka - DPR berencana memanggil auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh PT Asuransi Jiwasraya, dalam kasus gagal bayar yang melibatkan perusahaan pelat merah tersebut.

Hal ini ditegaskan Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade. "Semua pihak tentunya akan dipanggil, jika Pansus sudah terbentuk. Yang jelas, saat ini prioritasnya adalah Rapat Gabungan Komisi VI dan XI yang dihadiri Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Jiwasraya, dan OJK," ujar Andre saat dihubungi RMco.id, Minggu (29/12).

Pansus itu, kata Andre, akan dibentuk setelah masa reses DPR berakhir pada Januari mendatang. "Pansus tergantung hasil rapat gabungan pada pertengahan Januari ini," bebernya.

Senada, anggota Komisi VI Ahmad Baidowi menyatakan, KAP yang dianggap lalai bisa dipanggil. Pemanggilan tersebut dapat dilakukan oleh Kejaksaan Agung, yang tengah menyidik kasus ini.

Baca Juga : Pekan Ini, Memphis Depay ke Camp Nou

"Pihak Kejaksaan Agung sudah menyidik kasus ini dan mencekal mantan direksi. Semua pihak yang dianggap terlibat ataupun lalai dalam menjalankan fungsi audit, bisa diperiksa untuk menjernihkan persoalan, dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah," ujar Baidowi, Minggu (29/12).

Mereka juga bisa dipanggil oleh DPR, jika kelak dibentuk Pansus Jiwasraya. "Termasuk nantinya, jika Pansus Jiwasraya di DPR dibentuk, semua pihak yang dianggap mengetahui persoalan ini juga akan dipanggil," tandas Baidowi.

Pada 2006-2012, KAP yang ditunjuk adalah KAP Soejatna, Mulyana, dan Rekan. Sementara sejak 2010-2013, KAP Hertanto, Sidik dan Rekan. Pada 2014-2015, KAP Djoko, Sidik dan Indra. Lalu 2016-2017, Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Manajemen baru Jiwasraya pimpinan Asmawi Syam, yang ditunjuk 18 Mei 2018, melihat ada permasalahan pada produk ini, di samping ketidakberesan dalam laporan keuangan.

Baca Juga : Wakil Ketua KPK: Jangan Sampai Korupsi!!

Manajemen pun meminta dilakukan audit ulang dengan menunjuk PwC sebagai KAP. Dari hasil audit tersebut, ditemukan adanya revisi laporan keuangan.

Laba bersih Jiwasraya pada 2017, turun dari semula Rp 2,4 triliun menjadi Rp 360 miliar. Pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo,.sebesar Rp 802 miliar.

Seminggu kemudian, Rini Soemarno yang menjabat sebagai Menteri Negara BUMN melaporkan dugaan fraud atas pengelolaan investasi Jiwasraya. Rujukannya, audit BPK periode 2015-2016.

Hasil audit itu menyebutkan, investasi Jiwasraya dalam bentuk medium term notes (MTN) PT Hanson International Tbk (MYRX) senilai Rp 680 miliar, berisiko gagal bayar.

Baca Juga : KPK Minta Cakada Waspadai Penipuan Bermodus Bantuan Mengisi LHKPN

Berdasarkan laporan audit BPK, perusahaan diketahui banyak melakukan investasi pada aset berisiko, untuk mengejar imbal hasil tinggi. Sehingga, mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Pada 2018, Rp 5,7 triliun atau 22,4 persen dari total aset finansial perusahaan ditempatkan pada saham. Hanya 5 persen yang ditempatkan pada saham LQ45. Lalu, Rp 14,9 triliun atau 59,1 persen ditempatkan pada reksa dana. Tapi, hanya 2 persen yang dikelola oleh top tier manajer investasi.

Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan kerugian, hingga modal Jiwasraya minus. Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 13,7 miliar. [OKT]