RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kapolri Jenderal Idham Azis merealisasi keberadaan pengamanan operasi khusus (Pam Opsus) di lingkungan parlemen. Hal itu sebagai tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Pengamanan di Kompleks Parlemen (MPR/DPR/DPD).        

MoU yang dimaksud ditandatangani sewaktu periode Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan  Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Penandatanganan dilakukan di Gedung Nusantara III, Senayan, 2018 lalu.         Sahroni menyampaikan, dokumen usulan mengenai perlunya keberadaan Pam Opsus telah diserahkan secara langsung kepada Kapolri saat rapat kerja Komisi Hukum DPR bersama Polri, Kamis (30/1).        

Baca Juga : Pengamat: Kinerja Jaksa Agung Terbuka dan Sesuai Harapan Publik

“Saat rapat kerja kemarin, saya serahkan secara langsung dokumen usulan Pam Opsus kepada Kapolri. Saya mengingatkan kembali apa yang sudah disepakati antara DPR dengan Polri lewat MoU berkaitan dengan operasi khusus sebagai bagian dari pengamanan di lingkungan parlemen,” ucap politisi Nasdem tersebut melalui keterangan persnya, Jumat (31/1).        

Sahroni menekankan, Pam Opsus sangat diperlukan dalam menunjang kinerja anggota parlemen sehingga dibutuhkan pengaman ketat di bawah kendali satuan Brigade Mobil (Brimob) Polri. Hal ini tak lepas dari tingginya potensi gangguan keamanan di lingkungan parlemen.      

Baca Juga : Penting, Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati untuk Pembangunan Berkelanjutan

Alasan Brimob sebagai satuan tugas pengendali opsus, menurut Sahroni, tidak lepas dari tugas-tugas taktis yang selama ini melekat pada pasukan elite Polri tersebut. Namun, di sisi lain ia menekankan personel Brimob yang bertugas sebagai Pam Opsus harus tetap menunjukkan sisi humanis layaknya filosofi Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. “Seperti disampaikan kapolri, meski tegas namun tidak menghilangkan pendekatan humanis dalam menjalankan peran atau tugasnya,” ucap Sahroni.        

Saat penandatanganan, Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa MoU itu merupakan bagian dari sinergitas antara DPR dan Polri dalam menjaga keamanan di Kompleks Parlemen. “Peningkatan keamanan ini karena tingginya potensi ganguan di Kompleks Parlemen, ini dalam rangka meningkatkan keamanan bukan dari kritik dan imunisasi. Ini telah lama kita bahas sejak ada berbagai peristiwa bom-bom bunuh diri beberapa waktu lalu," katanya, waktu itu. [FAQ]