DPR Ingatkan Data Pangan Tak Korbankan Petani

Sawah (Foto: Dok. Kementan)
Klik untuk perbesar
Sawah (Foto: Dok. Kementan)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan perubahan atas luas lahan baku sawah nasional. Data sawah seluas 358.000 hektare (ha) yang semula hilang dari data pada 2018, dimasukkan kembali. Namun tetap saja, penambahan ini tidak mampu mendongkrak produktivitas padi nasional di 2019.

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menegaskan, adanya penambahan luas baku sawah ini bukanlah angka yang kecil. Sebab, sangat berpengaruh pada produktivitas padi nasional. Jika produktivitas lahan petani rata-rata 5 ton, secara kalkulasi maka ada kotribusi produktivitas gabah kering giling (GKG) sekitar 1,75 juta ton. "Kalau dia dua bahkan bisa sampai tiga kali panen dalam setahun, tentu bisa lebih meningkat lagi," katanya.

Sebelumnya, Menteri ATR/ Kepala BPN melakukan koreksi atas luas baku sawah nasional melalui Keputusan Menteri Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 Tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional seluas 7.463.948 ha atau bertambah 358.000 ha dibanding yang dirilis tahun lalu sebesar 7,1 juta ha.

Berita Terkait : Komisi VI Ingatkan Mendag Siapkan Stok Pangan Ramadan

Kata Firman, penambahan luas sawah baku ini tidak berkontribusi signifikan pada produktifitas padi nasional. Alih-alih nambah, produksi padi nasional malah nyungsep.  

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi beras di 2019 mencapai 31,31 juta ton. Angka ini turun 7,75 persen dari produksi beras di 2018 yang mencapai 33,94 juta ton. BPS menyebut, penurunan produktivitas ini dampak dari cuaca ekstrem sepanjang 2019. 

Namun, Firman berpendapat, penurunan produktivitas ini bukan persoalan cuaca semata tapi akibat akurasi data luas sawah di 2018 yang dirilis BPN. Sebab gara-gara data ini, implikasinya sangat fatal karena berdampak pada kebutuhan subsidi pupuk ke petani. "Data BPN di 2018 itu sangat fatal karena pupuk sekarang menjadi barang langka. Saya sudah protes kepada Menteri Pertanian karena berimplikasi pada berkurangnya subsidi pupuk ke petani sehingga jelas pengaruhi produksi nasional kita," katanya.

Berita Terkait : Ingin Tarif Penyeberangan Naik, Gapasdap Ngancam Mau Setop Operasi

Lebih ironi, lanjut politisi Partai Golkar ini, Bulog juga harus ikut menanggung beban lantaran karena persoalan akurasi data ini. Hal itu menyebabkan pemerintah keliru mengambil kebijakan dalam importase beras yang dilakukan Bulog 2019. 

"Sekarang beras impor terancam membusuk. Bulog juga kesulitan menjual berasnya karena disatu sisi diwajibkan serap gabah petani tapi disisi lain terpaksa melakukan impor beras yang akhirnya membuat posisi Bulog terjepit dan rugi besar," katanya.

Sebelumnya, mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman sudah mewanti-wanti bahayanya data pertanian yang tidak akurat. Sebab, data berdampak pada kebijakan bagi petani. "Kemarin data yang diambil BPS dan BPN disahkan, dan setelah dikroscek tim lembaga ternyata 92 persen sampel yang diambil salah. Kalau ini terjadi karena anggarannya sudah diketuk, nanti dampaknya tahun 2021. Pupuknya tidak disalurkan 600.000 hektare. Kalau itu terjadi, 2 juta orang tidak kebagian pupuk subsidi," kata Amran. [KAL]