RMco.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Sitorus, memekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar-BUMN dalam rangka memenuhi kebutuhan strategis nasional. Atas hal itu, dia menyarankan Kementerian BUMN memainkan peran sebagai fasilitator untuk menciptakan sinergi. Dengan begitu, kerja BUMN akan lebih bermanfaat lagi bagi rakyat.  

Politisi PDIP ini menegaskan, kolaborasi itu penting untuk semua BUMN. “Terutama dalam bidang pertanian dan agroindustri serta industri kelautan," katanya, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima redaksi, Kamis (13/2).      

Berita Terkait : Komisi IV DPR: RUU Cipta Kerja Lindungi Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BUMN Industri Strategis, di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2), Deddy menyoroti belum jelasnya fokus bisnis BUMN strategis dalam mendukung akselerasi dan modernisasi kegiatan perekonomian yang menyentuh rakyat banyak. Deddy memberikan contoh perlunya dibahas rencana pembuatan spur (kereta mini) untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan menuju tempat pengumpulan atau jalan besar.      

“Bayangkan, sawit saja kita punya luas lebih dari 16 juta hektare. Kalau bisa diintervensi dengan teknologi pengangkutan hasil produksi pertanian yang terjangkau dan andal, tentu akan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi," ungkapnya.       

Berita Terkait : Janji Mentan Atasi Kelangkaan Pupuk Kok Belum Terlaksana

Menurut Deddy, dengan pemanfaatan teknologi sederhana itu, akan menghemat triliunan rupiah dari investasi dan perawatan truk pengangkutan yang masih 100 persen impor. Juga menghemat biaya pembuatan jalan desa serta jalan usaha tani di seluruh Indonesia. Hal yang sama juga terjadi bila BUMN strategis mampu menciptakan drone bagi proses pemupukan perkebunan.  "Bisa dibayangkan efisiensi yang terjadi kalau belasan juta hektare itu bisa dipupuk menggunakan drone," ucap anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantar Utara tersebut.

Untuk itu, Deddy mengusulkan agar Kementerian BUMN mampu mendorong kolaborasi antar-BUMN dan antar-kementerian terkait untuk mendukung penciptaan teknologi yang bermanfaat bagi rakyat dan dunia usaha yang berperan sebagai ujung tombak ekonomi. "Jangan sampai BUMN strategis ini berpikir yang 'high tech' saja. Sebab, sebagai agent of development BUMN harus mampu memberikan jawaban bagi kebutuhan nasional. Jangan sampai kita terus abai sehingga untuk cangkul saja kita masih tetap harus impor," ujarnya.       

Berita Terkait : Komisi VI DPR Minta Pemerintah Fokus Rem Penyebaran Covid-19 dan Perluas Tes

Terakhir, Deddy meminta BUMN memberikan laporan ke DPR tentang produk-produk yang sudah diproduksi dengan harga terjangkau tetapi oleh instansi atau lembaga masih terus diimpor dari luar negeri. Seperti di bidang persenjataan atau lokomotif kereta api. "Tolong disampaikan apa adanya. Karena kita punya tugas membantu menyeimbangkan neraca perdagangan," ucapnya. [USU]