Ahmad Sahroni: Jangan Jadikan Isu SARA Jadi Komoditas Politik

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni. (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni. (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni mengingatkan seluruh calon kepala daerah yang akan bertarung dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) agar tidak mengorbankan kemajemukan demi kepentingan elektoral yang akan menganggu keutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jangan jadikan isu-isu SARA sebagai komoditas politik yang justru mengusik keberagaman dan kebhinekaan kita,” tandas Sahroni, Rabu (19/2).

Berita Terkait : Ace: Arab Saudi Harus Jelaskan, Sampai Kapan Jamaah Umroh Disetop

Sahroni lebih jauh mendorong agar calon kepala daerah justru menjaga kondusifitas daerahnya masing-masing dengan mengimbau seluruh warga masyarakatnya untuk matang berpolitik, memilih calon-calon yang memiliki konsep matang dalam membangun daerahnya masing-masing.

Menyangkut isu penolakan pembangunan rumah ibadah, Gereja Santo Josepf di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Sahroni menekankan agar pemerintah daerah setempat mengedepankan komunikasi dengan pemuka agama.

Berita Terkait : Ahmad Sahroni: Polsek Perpanjangan Tangan Penegakan Hukum di Tingkat Kelurahan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

“Dalam kasus ini semua pihak harus menghormati proses hukum dan menunggu putusan peradilan tata usaha negara (PTUN),” ucap Sahroni.

Baca Juga : Virus Corona Gentayangan Di Mana-mana, AS Tunda Pertemuan Dengan Para Pemimpin ASEAN

Hal ini menurut Sahroni sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengatakan, kasus penolakan pembangunan Gereja di Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau sudah selesai.

“Semua pihak sudah sepakat dikembalikan ke proses hukum. Dalam hal ini putusan pengadilan. Jadi jangan ada lagi pihak-pihak yang berusaha menggoreng isu ini yang justru akan menciptakan kericuhan horizontal,” pungkas Sahroni. [SRI]