RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi IV DPR mendukung RUU Omnibus Law Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang diajukan pemerintah. Namun, prinsip kehati-hatian tetap harus dikedepankan. 

Dukungan DPR ini disampaikan Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin dalam acara Fokus Group Discussion (FGD) bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, Rabu (26/02). 

"Penyerdahanaan aturan ini sangat bagus, tapi harus dikawal betul substansinya supaya jangan melemahkan proteksi lingkungan hidup dan kehutanan," kata Sudin, saat membuka pertemuan. 

Baca Juga : Palestina Mikir Keluar dari Liga Arab

Wakil Ketua Komisi IV, Dedy Mulyadi yang berulang kali menekankan kesiapan Rencana Detail Tata Ruang  (RDTR), yang harus disiapkan dalam pelaksanaan Omnibus Law LHK.

Senada Yohanis Franciskus Lema. Ia mengatakan, RUU ini bagus untuk memangkas pungli dan birokrasi yang berbelit-belit. 

“Tapi kita perlu memeriksa betul, apakah memang kemudahan dalam investasi sejalan dengan spirit menjaga ekosistem. Jangan sampai UU ini menjadi surga bagi investor, tapi jadi bencana besar bagi lingkungan hidup,” kata Yohanis.

Baca Juga : KKB Kembali Tembak Dua Warga Sipil Di Papua

Anggota DPR Fraksi Demokrat, Bambang Purwanto meminta pemerintah memastikan betul agar RUU Omnibus Law yang dinilai ramah pada investor, nantinya dapat membawa dampak positif pada penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan anggota DPR Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin meminta agar RUU Omnibus Law disosialisasikan dengan baik ke masyarakat.  Ia juga mengingatkan agar RUU ini tetap dalam spirit menjaga lingkungan hidup Indonesia.

“Jangan gara-gara investasi, rusak lingkungan kita. Jangan sampai anak cucu kita jadi korban,” pesannya. 

Baca Juga : 2023, Lifting Minyak Ditarget 1 Juta Barel Per Hari

Sementara itu, Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. KLHK akan tetap menjaga lingkungan dan fungsi-fungsi alam terutama dalam life support system,  prinsip eksternalitas dalam kaitan hubungan pusat  daerah menyangkut unsur administrasi dalam refleksi kewenangan dan dalam hubungan pengelolaan lingkungan.

"Yang paling penting kesiapan pelaksanaan yang mendorong pemerintah secara simultan mengerjakan kesiapan peraturan pelaksanaan UU termasuk teknologi, kesiapan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang  (RDTR)," katanya. [FIK]