Saran Fadel

Bangun Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Bisa Terapkan Intervensi Terbatas

Fadel Muhammad (Foto: Humas MPR)
Klik untuk perbesar
Fadel Muhammad (Foto: Humas MPR)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad, menyarankan ke pemerintah tidak hanya fokus pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga perlu membangun sumber ekonomi kerakyatan.        

Menurut Fadel, pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini masuk dalam program prioritas Presiden Jokowi. "Presiden Jokowi sudah berjanji akan bangun pemberdayaan masyarakat," ujarnya, saat berbincang dengan warga di Warung Kopi Dino, di Kota Tua, Gorontalo, Sabtu (29/2).          

Berita Terkait : Tak Muluk-muluk, Cita-cita Fadel Cukup Wapres 

Fadel melihat, langkah Presiden selama ini sebenarnyan sudah sejalan dengan usulannya soal pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Masalahnya, pemasukan keuangan negara sedang kurang. Tahun lalu, penerimaan negara tekor sampai Rp 300 triliun. Alhasil, belanja negara pun menjadi terbatas.        

Tapi, tambah Fadel, hal itu tidak boleh jadi alasan. Menurutnya, ada cara mendongkrak ekonomi. Caranya, beralih dari ekonomi neoliberal, menjadi limited state intervention alias intervensi terbatas dari pemerintah.        

Baca Juga : Arab Saudi Larang Warga Negara-negara GCC Masuk ke Mekkah dan Madinah

Maksudnya, pemerintah mengintervensi bahkan mensubsidi sumber ekonomi rakyat. "Kalau di kiri ada sosialisme, di kanan neoliberalisme, nah saya usulkan di tengah," katanya.          

Fadel bercerita, dia sudah menerapkan sistem ini di Gorontalo, ketika menjadi Gubernur dua periode. Kala itu, dia diberikan lahan dari seorang camat. Lahan itu dia berikan kepada rakyat. Fadel pun membantu memberikan bibit jagung gratis. Hasilnya fantastis. Gorontalo surplus jagung. Daerah itu akhirnya kembali menjadi sumber jagung. "Cara lainnya juga bisa dengan Kredit Usaha Rakyat," sarannya.      

Baca Juga : Mahathir Siap Jadi Perdana Menteri Malaysia Lagi

Menurutnya, ekonomi itu seperti piramida. Besar di bawah. Nah, di bawah itu yang bisa dibongkar dan dimandirikan dengan bantuan pemerintah. "Pengiriman jagung dulu selalu penuh di pelabuhan. Sampai tiga shift. Kapal antre. Sekarang kosong. Saya sedih, dan ini adalah tugas pemerintah daerah," pungkasnya. [BSH]