Di Masa Reses

Anggota DPD Yogya Awasi Kinerja BPS Soal Sensus

Anggota DPD Yogyakarta saat menggelar rapat dengan BPS Yogyakarta, Rabu (11/3). Foto: DPD RI
Klik untuk perbesar
Anggota DPD Yogyakarta saat menggelar rapat dengan BPS Yogyakarta, Rabu (11/3). Foto: DPD RI

RMco.id  Rakyat Merdeka - Anggota DPD Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (11/03) melakukan rapat kerja dalam rangka pengawasan Pelaksanaan UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dengan Tema Sensus Penduduk Tahun 2020. 

Hadir pada kesempatan ini perwakilan dari beberapa instansi yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan Sensus Penduduk Tahun 2020. Di antaranya BPS DIY, Bappeda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, BPS Kabupaten/Kota se-DIY, serta Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-DIY.

Membuka rapat kerja, anggota DPD Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Hemas memperkenalkan para anggota DPD RI Yogya yang ikut dalam rapat ini. 

Berita Terkait : LaNyalla Minta Anggota DPD Tinjau Kesiapan Daerah Hadapi Corona

Yaitu Hilmy Muhammad, di Komite III (bidang pendidikan dan agama), Muhammad Afnan Hadikusumo di Komite II (bidang sumber daya alam dan sumber daya ekonomi), dan Cholid Mahmud di Komite IV (bidang APBN, pajak dan perimbangan keuangan pusat dan daerah). 

Sementara Ratu Hemas sendiri bertugas di Komite I (bidangi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah). 

Lebih jauh, Hemas mengungkap, rapat kerja digelar untuk melakukan pengawasan pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik di DIY, monitoring pelaksanaan Sensus 2020 berbasis online serta persiapan persiapan dan pelaksanaan sensus di kota dan Kabupaten. 

Berita Terkait : Anggota DPD Ini Pantau Sensus Penduduk Di Lampung

"Juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sensus 2020 serta mendapatkan informasi tentang sinergi BPS dengan pemerintah daerah dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) seperti Bappeda dan Dinas DUKCAPIL Kabupaten dan Kota serta pengampu wilayah di DIY," ujarnya.

Afnan Hadikusumo menyoroti masalah perbedaan data dari beberapa instansi pemerintah. Misalnya berkaitan dengan data kemiskinan yang berbeda antara BPS dengan Kementerian Sosial. Juga tentang bagaimana perlunya mendorong masyarakat yang hidup di daerah terpencil ikut berpartisipasi dalam sensus online. "Keamanan data penduduk juga perlu diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan sensus penduduk," tambah Afnan.

Sementara Hilmy Muhammad menyatakan perlunya menggencarkan sosialisasi tentang sensus penduduk, baik secara online maupun offline sampai ke tingkat kelurahan/desa. 
"Hal penting lain yang perlu disoroti adalah perlunya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sensus penduduk agar masyarakat bersedia menyampaikan datanya secara jujur sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid sesuai kenyataan," terang Hilmy.
 
Berikutnya, Cholid Mahmud mengungkapkan BPS merupakan mitra kerja Komite IV DPD RI. Komite IV mendorong perubahan UU No 16 tahun 1997 dimana arahnya adalah untuk mewujudkan satu data kependudukan secara nasional. "Gagasan ini muncul dari simpang siurnya pengambilan kebijakan karena data yang berbeda-beda. BPS kami undang untuk mengetahui," jelasnya.
 
Dalam paparannya, Kepala BPS Provinsi DIY, Heru Margono menyatakan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan Perpres 39/2019 untuk mewujudkan satu data kependudukan Indonesia. Sensus 2020 dibagi menjadi 2 tahap yaitu Sensus Penduduk Online periode 15 Februari-31 Maret 2020 dan Sensus Penduduk Wawancara 1-31 Juli 2020. Penduduk dapat melakukan sensus secara mandiri melalui situs https://sensus.bps.go.id dengan mempersiapkan NIK dan Nomor Kartu Keluarga, sementara bagi yang belum berkesempatan mengisi sensus online dapat mengikuti SP Wawancara. 

Baca Juga : Alat Ini Bisa Ubah Air Keran Jadi Siap Minum

Heru Margono menambahkan bahwa bagi penduduk yang sudah mengikuti SP Online tidak perlu mengikuti SP Wawancara lagi. "Peralihan dari sensus wawancara menjadi online diharapkan dapat menekan biaya yang dibutuhkan, mengurangi response burden, mengurangi kesulitan yang ditemui pada sensus wawancara seperti mobilitas penduduk dan kelompok yang sulit dijangkau, serta meningkatkan kualitas data register," jelas Heru.
 
Rapat kerja menyimpulkan beberapa hal. Antara lain, anggota DPD RI DIY mengapresiasi penyelenggaraan Sensus Penduduk Tahun 2020 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Namun BPS perlu membuat terobosan-terobosan baru untuk mempromosikan Sensus Penduduk Online guna menjaring responden yang lebih banyak sehingga capaian partisipasi masyarakat meningkat seperti menggandeng para influencer di dunia maya.

BPS juga dinilai perlu sosialisasi lebih massif untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam Sensus Penduduk Online; Pemda DIY dan Kabupaten/Kota perlu meningkatkan sinergi dan dukungan demi suksesnya Sensus Penduduk 2020; BPS dapat menggandeng komunitas-komunitas gerakan sosial yang ada di masyarakat; dan anggota DPD RI DIY siap ikut berpartisipasi menyosialisasikan sensus penduduk 2020 (baik online maupun wawancara) pada saat melakukan kegiatan reses ke masyarakat. [KRS]