Lawan Corona, Gobel Minta Pemerintah Perkuat Koordinasi

Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel. (Foto: ist)
Klik untuk perbesar
Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel. (Foto: ist)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Perdagangan, Rachmat Gobel prihatin, terkait perkembangan jumlah penderita positif terinfeksi virus corona (Covid-19) yang terus meningkat.

Untuk diketahui, hingga Selasa (17/3) siang, jumlah pasien positif corona sudah mencapai 172 kasus.

Menurut Gobel, apa yang dilakukan Pemerintah saat ini maksimal, sangat serius dan berusaha terus memperbaiki sistem, komunikasi, dan proses penanganan medis oleh tim medis yang luar biasa. “Saya melihat upaya yang dilakukan Presiden Jokowi menekan penyebaran virus juga terus diperbaiki”, kata Gobel di Jakarta, Rabu (18/3). 

Meski demikian, pihaknya memberikan beberapa catatan buat pemerintah untuk dijadikan pelajaran di masa mendatang, jika kembali terulang adanya pandemi virus.  “Jujur harus diakui, penanganan yang sekarang memang terlihat agak gagap karena kalah cepat dengan kemunculan penderita positif Covid-19,” ujar eks Menteri Perdagangan ini. 

Pemerintah kurang cepat mempersiapkan mitigasi bencana penanganan penyebaran virus corona. Langkah mitigasi juga belum maksimal ketika Presiden Jokowi mengumumkan dua WNI positif corona,Senin (2/3). Penyebaran itu terasa cepat hingga pihak Istana Negara mengumumkan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif corona, Sabtu (14/3). 

Berita Terkait : Ilmuwan China: Tak Pakai Masker Adalah Kesalahan Besar di AS dan Eropa

Seharusnya, kata dia, sejak awal ada penularan virus corona di China dan menyebar ke beberapa negara secara cepat, Indonesia sudah mempersiapkan langkah antisipasi. Pemerintah seharusnya melakukan dan mempelajari proses mitigasi yang dilakukan oleh China, Jepang, Korsel, Singapura, dan beberapa negara Eropa. 

“Bagaimana mereka menangani pasien sesuai standar WHO sampai virus tersebut berhasil ditekan. Bagaimana mereka sampai akhirnya bisa menyebuhkan pasien yang datang secara masif,” kata Politisi Partai Nasdem ini.

“Bagaimana komitmen dan persiapan Pemerintah di negara-negara itu mengadakan rumah sakit karantina untuk isolasi. Dibangun di wilayah atau provinsi mana agar tersekat secara jelas dari ruang publik sehingga tidak menimbulkan konflik. Bagaimana proses pembagunannya, kapan target selesainya, dan bagaimana biayanya agar tidak bermasalah di kemudian hari,” tambah Gobel.

Selain itu, kata dia, apakah pemerintah perlu segera melakukan pembicaraan dengan parlemen untuk proses alokasi dana talangan. Ataukah ada pos dana darurat yang sudah dialokasikan dalam APBN untuk segera dicairkan begitu terjadi pandemi seperti sekarang ini.

“Semua itu harus dilakukan secara sistem. Tidak bisa ad hoc atau parsial. Sebab hasilnya akan sia-sia begitu kasus pandemi ini selesai. Begitu muncul pandemi baru, kita kembali gagap lalu kalang kabut,” tegasnya.

Berita Terkait : Corona Meluas, Mandiri Syariah Siapkan Program Khusus Untuk Nasabah

Hal yang juga tidak kalah pening untuk dipehatikan adalah, bagaimana persiapan rumah sakit rujukan yang benar-benar taat standar operasi prosedur (SOP). Bagaimana sumber daya medisnya memadai dan cukup atau tidak. Persiapan obat, alat pelindung medis, serta logistik ke rumah sakit, baik pangan hingga farmasi bisa berjalan dengan baik atau tidak.

Namun, kata Gobel, yang paling penting adalah penanganan atau perintah penanganan kasus berada dalam komando satu tangan. Hal Ini penting untuk menentukan jalan atau tidak proses penanganan dan penekanan penyebaran virus corona, hingga minimal dan berhenti. 

Gobel juga mengatakan, koordinasi yang dilakukan antara pusat dan daerah sudah lumayan baik dan patut diapresiasi. Namun demikian lanjut dia, koordinasi masih harus lebih dioptimalkan. 

“Presiden sendiri sampai harus mengingatkan agar daerah tidak mengambil keputusan atau langkah sendiri-sendiri. Dalam upaya penanganan Covid-19, presiden telah menegaskan semua kebijakan besar di tingkat daerah harus dibahas dengan tingkat pusat,” ujarnya. 

Penegasan presiden itu memberikan persepsi bahwa ada kebijakan yang tidak sinkron antara daerah dan pusat. Apabila koordinasi ini tidak ditangani dengan baik dan simultan, akan membingungkan masyarakat. “Saya sendiri akan usulkan kepada Ketua DPR agar segera mengadakan rapat dengan seluruh unsur terkait pemerintah dan lembaga. Intinya, membahas pandemi ini dengan segala persoalannya dan mencari solusinya yang efektif,” tutur. 

Berita Terkait : Politisi Senayan Minta Peran TNI Dan Polri Lebih Dioptimalkan

Persoalan ini, kata Gobel, harus disikapi dengan baik dan cepat. Hal ini dimaksudkan untuk menekan penyebaran yang lebih masih dan upaya penanganan pasien serta penanganan oleh tim medis secara komprehensif. “Saya akan mendorong Pemerintah bersiap menghadapi segala kemungkinan terburuk akibat penyebaran virus corona yang masif di dunia, terutama di Indonesia. Mengingat China merupakan episenturm ekonomi dunia. Pukulan yang dialami China pasti akan dirasakan oleh Indonesia,” katanya.

Dampak Tidak Langsung

Pada saat yang sama, pemerintah juga harus mengamati dampak tidak langsung di sektor ekonomi industri dan perdagangan antara Indonesia-China-ASEAN dan global. Tentunya dengan melibatkan pembicaraan dengan parlemen, lembaga, dan para pakar yang mengikuti secara seksama berbagai faktor yang bisa menghambat laju investasi dan kegiatan investasi di Indonesia pasca corona.

Demikian juga yang harus diperhatikan Pemerintah dan mencarikan solusi efektif, yakni harga sejumlah komoditas ekspor dari sektor sumber daya alam juga diperkirkan akan terpukul. Kondisi ini akan memperdalam defisit neraca perdagangan.

“Pemerintah harus mengambil sejumlah langkah antisipasi dan harus mengoptimalkan pasar domestik. Memperluas pasar baru ekspor di luar pasar tradisional seperti Afrika dan Asia Selatan. Meski nilai awalnya kecil dibandingkan denga pasar tradisonal. Namun, jika bisa dibuka dengan konsisten dalam jangka panjang akan membuka peluang permintaan yang konsisten di masa-masa mendatang,” kata Gobel. [DIT]