DPD: Segera Perbaiki Sistem Penyaluran Bansos

Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin (kanan).
Klik untuk perbesar
Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin (kanan).

RMco.id  Rakyat Merdeka -
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendesak pemerintah memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial kepada warga yang terdampak wabah corona. 

Berita Terkait : Komite I DPD Minta RUU Cipta Kerja Ditunda Tanpa Batas Waktu

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, menanggapi banyaknya keluhan distribusi bansos bagi korban wabah corona yang dinilai tidak merata.
 
“Tolong pemerintah pusat, Kementerian Sosial dan lembaga terkait segera memperbaiki hal ini. Termasuk bagaimana menetapkan aturan yang jelas dan pasti bagi penerima bantuan dan bagimana teknis pelaksanaannya. Sehingga tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat yang berhak,” ungkap Sultan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/04).
 
Lebih lanjut Sultan mengungkapkan, keluhan penyaluran bantuan sosial seharusnya tidak perlu terjadi jika ada kesamaan data antara pemerintah pusat dan aparatur pemerintah daerah sampai tingkat kelurahan bahkan RW dan RT. 

Berita Terkait : Ini Catatan Komite II DPD Soal RUU Cipta Kerja

“Seharusnya memang data ini diupdate, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Mungkin perlu parameter yang baku yang perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian tidak muncul persoalan di lapangan terutama di tingkat grassroot,” tegasnya.
 
Sultan juga mengharapkan agar secepatnya dilakukan sinkronisasi kebijakan sehingga tidak ada lagi polemik, perbedaan pendapat dan perbedaan persepsi di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini. 

Berita Terkait : DPD RI: RUU Cipta Kerja Terlalu Ribet

“Intinya cepat koordinasi, duduk bersama dan selesaikan perbedaan secepatnya. Bikin parameter yang jelas dan sosialisasikan pada masyarakat luas. Kita butuh kecepatan bertindak apalagi di daerah yang sudah ditetapkan PSBB. Aktivitas masyarakat banyak yang berhenti. Sehingga bantuan-bantuan itu harus cepat disalurkan.”
 
Sebelumnya sejumlah kepala daerah mengeluh, warga di wilayahnya belum mendapat kucuran bansos. Apapun kendalanya, mereka berharap hal ini bansos bisa segera sampai kepada yang berhak. [KRS]