Bicara Hardiknas, Politisi Demokrat: Pemerintah Harus Wujudkan Program Merdeka Belajar

Debby Kurniawan (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Debby Kurniawan (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) harus menjadi momentum bagi Indonesia sebagai trend setter alias pusat perhatian, bukan lagi selalu sebagai follower sistem pendidikan dari bangsa lain. Sebab, Indonesia memiliki akar model pendidikan yang mandiri. 

Demikian diungkapkan Anggota Komisi X DPR, Debby Kurniawan, dalam peringatan Hardiknas di Jakarta, Sabtu (2/5). Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan kembali ajakan Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani.

"Tiga sesanti (visi) luhur di itu, harus dimiliki setiap pribadi para penentu kebijakan program pendidikan nasional di Indonesia. Mulai dari pimpinan negara, lembaga tinggi negara, hingga para pejabat di bawahnya hingga level RT/RW," ujarnya.

Debby kemudian mengutip pernyataan Gus Adhim, Pengasuh Pondok Pesantren SPMAA OKU Selatan Sumsel. Kata Debby, ada istilah Trias Akademika yakni rumah, sekolah, dan pemerintah. Rumah, merupakan tempat orang tua memiliki peran sebagai guru. Sementara sekolah memiliki peran sebagai penguji mutu pendidikan. Ada pun pemerintah berperan sebagai fasilitator penyedia sarana pendidikan dan alat uji tidak baku.

Berita Terkait : Komisi X DPR Dorong Program Pendidikan Jarak Jauh

"Di tengah pandemi Covid-19 ini, bisa diujikan peran orang tua sebagai guru di rumah harus inovasi, guru sebagai konsultan di bidang pedagogik sekaligus peran monitoring pembelajaran. Dan tugas pemerintah menyediakan fasilitasi kebutuhan keluarga," ungkapnya. 

Debby mengingatkan, agar pemerintah bekerja secara konkret. Jangan ada pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai fakta di lapangan. Karena, kejujuran adalah mutlak sebagai kata kunci penentu pada program pendidikan nasional.

Debby menegaskan, visi luhur pendidikan bisa diwujudkan dengan sifat keteladanan pribadi bangsa Indonesia. Sebab, tanpa keteladanan, semua hanya sia-sia. Meskipun pendidikan nasional didukung program hingga teknologi terapan apa saja. "Harus ada visi dan misi yang tegas dan jelas, untuk rujukan pendidikan nasional di Indonesia. Karena, yang ada sudah terlalu banyak rujukan," katanya.

Ia menambahkan, seperti yang diungkapkan Gus Naim, Direktur Yayasan SPMAA Pusat Lamongan, sudah waktunya pemerintah menghentikan kurikulum yang berbelit dan rumit. Harus ada penyederhanaan dengan tetap mengedepankan kegiatan belajar mengajar (KBM) yang memiliki standar mutu. Selain itu, juga memiliki sistem monitoring dan evaluasi menghasilkan output dan outcome pendidikan yang menjawab tantangan secara global. 

Berita Terkait : Deddy Sitorus: Opsi Rasional Selamatkan Garuda, Beri Pinjaman dari Bank BUMN

"Keteladanan model pendidikan yang kita terapkan tidak hanya menjawab interaksi global, tapi juga mengutamakan kepentingan nasional, yang langsung bisa dijangkau oleh seluruh bangsa Indonesia," katanya.

Debby melanjutkan, Pengasuh Pondok Pesantren Tembilahan Riau Gus Khosyi’in, pernah mengungkapkan, sudah saatnya pemerintah, khususnya Mendikbud, mendengar dan menyaksikan semua kesulitan para peserta pendidikan, terutama yang dari pulau-pulau. Sebab, sistem pendidikan nasional selama ini hanya sepetri hanya diperuntukkan untuj masyarakat yang tinggal di kota yang terjangkau oleh semua fasilitas.

"Lihatlah daerah-daerah terpencil di Indonesia. Tidak usah jauh-jauh, di seputaran Jawa saja masih banyak daerah yang belum terakses jaringan internet. Untuk mendapatkan jaringan internet, mereka butuh perjuangan sampai harus memanjat pohon. Mereka inilah yang harus dapat sentuhan," terangnya.

Melalui momentum Hardiknas tahun ini, menurut Debby, pemerintah harus mampu mewujudkan program merdeka belajar. Program merdeka belajar tersebut tidak hanya menyentuh siswa di perkotaan, tetapi hingga di daerah terdepan, tertinggal, dan terpencil (3T). Yakni dengan melibatkan semua pihak dan stakeholder terkait, dari praktisi pendidikan formal maupun non formal, termasuk di dalamnya pondok pesantren (Ponpes).

Berita Terkait : Kaukus Pemuda DPR Ikut Bantu Suplai Kebutuhan APD Tenaga Medis Di Jakarta

"Insya Allah dengan bersinerginya segenap komponen bangsa dalam sistem pendidikan bangsa ini, tujuan pendidikan nasional akan tercapai. Karena besar anggaran pendidikan dan model pendidikan nasional Indonesia tidak akan berarti jika tidak kembali kepada basis keteladanan iman seperti termaktub dalam Pancasila, ke-Bhinekaan tunggal Ika dan NKRI," pungkasnya. [KW]