RMco.id  Rakyat Merdeka - Kartu Prakerja dilahirkan pemerintah untuk menjawab perkembangan zaman yang penuh persaingan. Rakyat kerap kesulitan mendapatkan pekerjaan seiring berkembang pesatnya semua sektor menuju dunia yang semakin canggih.

“Karena itu pemerintah melahirkan sejumlah kreativitas dan ide yang cerdas untuk menjawab harapan itu. Jadi tidak salah Jokowi sebagai calon presiden pada 2019 silam memberi harapan kepada masyarakat untuk menyiapkan diri memasuki era yang semakin kompetitif,” ujar Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Supriansa kepada Rakyat Merdeka, Jumat (22/5).

Seiring dengan itu, kata eks Wakil Bupati Soppeng itu, lahirlah ide memasukkan program Kartu Prakerja secara resmi menjadi poin penting kampanye Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019. Kemudian ketika rakyat Indonesia memberi mandat tertinggi sebagai pasangan presiden dan wakil presiden  terpilih, maka salah satu bentuk konsistensi pasangan ini dengan mewujudkan dalam program pemerintahan sekarang. 

Berita Terkait : Bantu Mahasiswa, Ace Hasan Berzakat dan Salurkan Bantuan Melalui STF UIN Jakarta

“Jadi Kartu Prakerja ini bukan kartu sim salah bim abra kadabra yang lahir tanpa perencanaan dan kajian yang matang,” ujar Anggota Baleg DPR ini.

Menurut dia, seiring dengan lahirnya Kartu Prakerja ini dan semakin pula diminati masyarakat pencari kerja apalagi di tengah pandemi covid-19, maka sebagai program yang lahir dari ide-ide cerdas politik itu mulai kena angin kecemburuan persaingan kepentingan politik. “Ya tentu rival politik tidak tinggal diam karena program Kartu Prakerja ini menjadi magnit baru bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut dia, meskipun dari kader Partai Golkar berteriak sekencang apapun bahwa Kartu Prakerja ini adalah impian dan harapan pemerintah untuk rakyatnya, namun bumbuh dan aromah politik selalu di hubungkannya dengan Partai Golkar. 

Berita Terkait : Arsul Sani Ingatkan, Skema Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Jadi Kasus Seperti BLBI dan Bank Century

“Padahal kartu ini adalah harapan Presiden dan Wapres untuk rakyat indonesia sebagai perwujudan konsisten kampanye politik saat pilpres 2019 lalu,” ujarnya.

Karena itu, dia berharap, kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama para politisi yang selalu mengklaim diri sebagai pejuang rakyat mari menanggalkan sejenak pandangan sektorial atau kepentingan golongan demi kepentingan rakyat indonesia. Jangan biarkan air mata rakyat mengering di pipinya karena sulitnya mendapatkan pekerjaan diatas persaingan yang super ketat. 

“Mereka harus dibekali dengan ilmu dan persiapan yang memadai sebagaimana yang di butuhkan zaman,” ujarnya.

Berita Terkait : Dito Ganinduto: Masih Dalam Tahap Kajian, Belum Keputusan

Selanjutnya, kata dia, isu yang sengaja dibangun bahwa ke depan bisa menjadi lahan korupsi baru itu adalah strategi jahat yang tidak mengedepankan kepercayaan kepada aparat penegak hukum yang secara terbuka bisa melakukan pengawasan dan penindakan atas program ini. Dan program kartu prakerja ini di implementasikan bukan di tengah hutan yang sepi atau di dasar laut yang jauh dari pandangan mata. 

Namun, kata dia, Kartu Prakerja ini diwujudkan dengan mengedepankan asas transparansi dan akuntabel. Semua pihak bisa melakukan pemantauan dengan jelas kemana arah dan tujuan kartu prakerja ini. 

Dia sependapat, Kartu Prakerja ini lahir bukan untuk di korupsi, tapi lahir untuk menjawab kebutuhan masyarakat indonesia terutama bagi mereka yang mencari kerja. “Buanglah jauh-jauh pemikiran yang tak produktif agar rakyat bisa membekali diri memasuki zaman yang penuh tantangan ini. Jangan justru kita sebagai wakil rakyat menari-nari dalam perbedaan tapi rakyat yang dikorbankan,” tukasnya. [DIT]