Polemik RUU HIP

Syarief Hasan : Tap MPRS Nomor XXV/1966 Beri Kepastian Hukum

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta penyusunan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dilakukan dengan ekstra hati-hati. Tidak boleh ada ruang sedikit pun masuknya ideologi terlarang komunis.

Menurutnya, Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 harus dimasukkan ke dalam RUU HIP. Ini penting untuk menghadirkan kepastian hukum, bahwa tidak ada ruang bagi ideologi terlarang untuk masuk dan menyusup dalam nilai-nilai Pancasila.

“Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 harus dimasukkan sebagai salah satu landasan hukum pada konsideran ‘mengingat’ dalam RUU HIP. Hal ini perlu untuk menghadirkan kepastian hukum, bahwa Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara yang tidak boleh disusupi ideologi lain. Terutama, ideologi terlarang,” kata Syarief Hasan dalam keterangannya, Senin (1/6).

Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 adalah tentang "Pembubaran Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme”. Tap MPRS ini masih berlaku hingga saat ini.

Berita Terkait : Syarif Hasan Minta Pemerintah Percepat Insentif Untuk Tim Medis Covid-19

Syarief Hasan menjelaskan, pembuatan suatu aturan tata kelola negara harus mengedepankan prinsip kepastian hukum. Secara normatif, makna kepastian hukum adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, jelas, dan logis.

Jelas, dalam arti tidak menimbulkan keraguan atau pun multitafsir. Sedangkan logis, dalam arti hadir sebagai sistem norma yang tidak berbenturan dengan norma lain, serta tidak menimbulkan konflik norma.

Konflik norma akibat ketidakpastian hukum dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Syarief Hasan melihat muatan dalam RUU HIP dapat menimbulkan keraguan, multitafsir, dan tidak jelas sehingga tidak ada kepastian hukum di dalamnya. Dia memberi contoh istilah Trisila dan Ekasila sebagai ciri Pancasila, yang memunculkan multitafsir tentang ideologi Pancasila.

Berita Terkait : Syarief Hasan Bicara Peluang Masuknya Ideologi Anti Pancasila

“Sebab, Trisila hanya mencantumkan tiga nilai dan Ekasila hanya mencantumkan satu nilai, yakni gotong royong. Sehingga pada akhirnya, mengaburkan atau mengabaikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai lainnya. Tidak adanya penyebutan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa juga akan berpotensi memudahkan masuknya ideologi, yang bertentangan dengan Pancasila,” paparnya.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini juga melihat, dari sudut pandang hukum, RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik norma dan pertentangan dengan norma yang ada sebelumnya.

Misalnya, dalam Pasal 3 RUU HIP disebutkan bahwa prinsip dasar Pancasila adalah 1) ketuhanan, 2) kemanusiaan, 3) kesatuan, 4) musyawarah/demokrasi, 5) keadilan sosial.

“Prinsip ini jelas berbeda jauh redaksi dan pemaknaannya dengan prinsip dasar Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat. Sehingga, dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, serta reduksi dan distorsi pada nilai Pancasila,” jelasnya.

Berita Terkait : Politisi PBB Desak Pembahasan RUU HIP Dibatalkan

Syarief Hasan menambahkan, dalam pembacaan Putusan MK dengan Nomor 59/PUU-XIII/2015 disebutkan, yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar hanyalah pasal-pasal UUD. Tidak termasuk Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Padahal, Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Maka dengan sendirinya, tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional, yang mengubah Pancasila sebagai dasar negara.

“Adanya perubahan atau perbedaan yang sangat jauh dalam Pasal 3 ayat 1 RUU HIP, telah bertentangan dengan Putusan MK yang bersifat final dan mengikat,” tegas Syarief Hasan.

Untuk itu, Syarief Hasan berharap muatan dalam RUU HIP harus diperbaiki secara hati-hati, teliti dan cermat. “Kita semua telah sepakat, bahwa tidak boleh ada ruang sedikit pun masuknya ideologi terlarang PKI. Karena itu, Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 harus dimasukkan ke dalam RUU HIP, untuk menghadirkan kepastian hukum. Tidak ada ruang bagi ideologi terlarang PKI, untuk masuk dan menyusup dalam nilai-nilai Pancasila,” pungkasnya. [HES]