RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah tengah merencanakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan ketentuan The New Normal atau kenormalan baru. Langkah persiapan ini dilakukan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan kondisi baru pasca Covid-19 selama vaksin belum ditemukan. 

Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mengingatkan pemerintah untuk memastikan sebelum diterapkan, ketentuan pelaksanaan normal baru telah dikaji secara komprehensif berdasarkan data riil di lapangan dan analisis ilmiah. Selain itu, sinergi ketentuan tersebut dengan upaya pemulihan ekonomi di setiap sektor usaha juga tak boleh luput dari pertimbangan.

Berita Terkait : Meutya Hafid: Penerapan New Normal Ada di Tangan Sipil, TNI Hanya Bantu Disiplinkan Warga

“Kebijakan kenormalan baru ini untuk memastikan bahwa upaya pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19 dan kebijakan penanggulangan penyebaran virus berjalan berdampingan dan saling mendukung satu sama lain. Jangan sampai malah memberi dampak yang lebih buruk bagi sektor kesehatan dan ekonomi. Apalagi, urgensi protokol kesehatan yang ketat memang perlu diperhatikan, mengingat fakta bahwa risiko penularan masih tinggi dan vaksin belum ditemukan,” kata Puteri dalam rilisnya, Sabtu (6/6). 

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini juga meminta pemerintah agar terus membuka ruang diskusi dengan berbagai lapisan masyarakat dalam perumusan ketentuan normal baru. Hal ini penting karena mempertimbangkan kemungkinan perbedaan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan tatanan kehidupan yang baru, utamanya mereka yang hendak mempekerjakan kembali karyawannya dalam kondisi normal baru.

Berita Terkait : DPR Desak Anggaran Kartu Pra Kerja Diaudit

Menurut Puteri, pemulihan ekonomi masyarakat tidak akan serta merta kembali seperti sedia kala, melainkan bertahap. Karena itu, panduan normal baru yang disusun pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan dunia usaha. Misalnya, protokol kesehatan untuk pelaku usaha dibedakan berdasarkan skala usahanya. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan entitas yang belum mampu memenuhi biaya untuk persiapan normal baru tersebut. Untuk itu, perumusan kebijakan normal baru perlu dibahas bersama-sama dan transparan untuk menciptakan kesepahaman dan kesepakatan dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Puteri pun menekankan bahwa keberhasilan dalam melawan pandemi Covid-19 sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan. 

Berita Terkait : Melani dan Ali Berikan Bantuan Untuk Warga Korban Kebakaran

“Tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 masih perlu ditingkatkan lagi. Saya rasa edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan dengan lebih masif dan berulang, baik mengenai Covid-19 itu sendiri maupun ketentuan normal baru nantinya. Tentu saja pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan oleh aparat yang berwenang perlu terus dilaksanakan untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah,” tutup Puteri. [EDY]