RMco.id  Rakyat Merdeka - Kasus rasisme yang menimpa George Floyd di Amerika Serikat (AS) mengingatkan masyarakat pada kasus yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya, Agustus 2019. Namun, kedua kasus itu berbeda. Jadi, jangan dihubung-hubungkan. 

Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR yang juga tokoh muda Papua, Yan Mandenas, dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (12/6). Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, untuk kasus yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya, berbagai langkah penyelesain masalah rasisme secara strategis sudah dilakukan Pemerintah Pusat.

“Tentunya kita sadari pasti banyak masyarakat Papua, terlebih khusus para mahasiswa, belum tentu puas dengan langkah-langkah hukum yang sudah dilakukan terhadap pelaku rasialis. Tetapi, saya pikir masih ada langkah hukum lanjutan. Jika kita anggap putusan tersebut belum memuaskan, maka dilanjutkan ke tahapan selanjutnya atas dasar putusan pengadilan. Sehingga benar-benar mendapatkan putusan hukum yang memuaskan masyarakat Papua,” ucapnya.

Berita Terkait : Rapsel Ali: Pertamina Harus Jadi Perusahaan Migas Kelas Dunia

Mandenas berharap, kasus rasisme di Surabaya tidak dihubungkan dengan kasus yang menimpa George Floyd di AS. Sebab, konteksnya berbeda dari aspek kepentingan politik, sosial budaya dan ekonomi di negara maju seperti AS dengan Indonesia yang sedang membangun bangsa kita bersama dari Sabang sampai Merauke. 

“Kita juga harus yakin bahwa negara kita adalah negara yang didirikan atas landasan yang baik untuk melindunggi seluruh suku bangsa dan kekayaan budaya yang dimiliki setiap daerah. Dengan tujuan itu, kita dilengkapi instrumen negara yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, negara menghargai kesamaan hak masyarakat Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” terang Mandenas.

Hal tersebut, lanjutnya, bisa dibuktikan dengan berbagai keberpihakan Pemerintah Pusat melalui Kebjikan Otonomi Khusus dan kaderisasi Orang Asli Papua pada beberapa jabatan stertegis, baik struktural maupun nonstruktural. Contohnya, di TNI/Polri sudah mulai muncul beberapa jenderal orang asli Papua.

Berita Terkait : DPR Dukung Pemerintah Terkait Perairan Natuna

“Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat Papua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, LSM, dan mahasiswa/i Papua, serta simpatisan untuk selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan Papua. Agar tidak menimbulkan aksi provokatif di masyarakat yang berakibat kerugian bagi kita sendiri,” serunya.

Mandenas juga mengajak seluruh elemen masyarkat Papua untuk aktif berkomunikasi lewat para pemimpin Papua, termasuk dirinya sendiri sebagai legislator asal Papua. Yaitu untuk duduk bersama memikirkan konsep terbaik membangun Papua ke depan dan menghindari pengaruh-pengaruh negatif yang dikaitkan dengan isu Papua Merdeka. Sebab, hal itu akan semakin menyudutkan dalam bingkai NKRI dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

“Sebagai Anggota DPR RI utusan Papua dari Fraksi Partai Gerindra, saya juga berharap Pemerintah Pusat terus membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat Papua, lebih khusus mahasiswa Papua, untuk menghidari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Sebab, Papua merupakan bagian penting dari NKRI yang wajib kita jaga bersama,” tutupnya. [USU]