RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid meminta Kementerian Agama (Kemenag) tak hanya mengeluarkan aturan protokol kesehatan di lingkungan pesantren. Tetapi juga turun tangan membantu pesantren untuk menerapkannya.

"Tak semua protokol kesehatan bisa diserahkan kepada pengasuh atau pengelola pesantren. Dari 14 poin protokol kesehatan, ada beberapa yang menyulitkan," ujar Gus Jazil kepada wartawan di Jakarta.

Dicontohkannya, ketentuan pesantren harus menyediakan ruang isolasi yang terpisah dengan kegiatan belajar. Gus Jazil menilai, itu bukanlah perkara yang mudah untuk dipenuhi.

Pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur itu juga mengeluhkan tentang kewajiban pesantren menyediakan makanan gizi seimbang yang dimasak sampai matang, dan disajikan oleh penjamah makanan (juru masak dan penyaji) dengan menggunakan sarung tangan dan masker. Menurutnya aturan ini memberatkan pengasuh pesantren.

Berita Terkait : Keren, Pesawat Garuda Pake Masker, Masa Kamu Nggak...

Gus Jazil bilang, tidak semua pesantren menyediakan makanan buat santri.  “Banyak pesantren, santrinya masak sendiri," ujarnya.

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, jangan hanya mendorong pesantren mengikuti protokol kesehatan. Imbauan saja tidak cukup,” lanjutnya.

Namun begitu, Gus Jazil mengapresiaasi upaya Kemenag yang membuat aturan protokol kesehatan di pesantren. Menurutnya, aturan itu adalah bentuk perhatian pemerintah kepada lembaga pendidikan agama di Indonesia. “Saya bersyukur ada perhatian kepada pesantren,” tuturnya. 

Namun, Gus Jazil juga berharap, pemerintah optimal mengatasi kesulitan yang dialami pesantren dalam menerapkan protokol kesehatan.

Berita Terkait : Pemda Diingatkan Serius Terapkan Protokol Kesehatan

Pemerintah diminta menghitung bantuan biaya untuk masker, rapid test, hand sanitizer maupun sarana penunjang lainnya.

"Kalau biaya itu ditanggung oleh pemerintah, maka pesantren bisa fokus dalam proses belajar mengajar. Tidak lagi memikirkan bagaimana mendapatkan dana untuk menyediakan sarana pencegahan Covid-19," katanya.

Bantuan tersebut diperlukan, agar pesantren tak melulu memungut iuran dari wali santri. Karena akan memberatkan wali santri. Bila sudah tak ada lagi masalah dalam hal fasilitas pendukung penerapan protokol kesehatan, maka pesantren bisa fokus mengejar ketertinggalan proses belajar mengajar, yang selama ini terganggu akibat pandemi Covid-19.

"Perlu ada kerja sama antar kementerian dan lembaga untuk membantu pesantren menjalankan protokol kesehatan. Memang memberatkan, kalau hanya dilakukan oleh Kementerian Agama. Tidak akan bisa kalau dilakukan oleh satu kementerian,” tandas Gus Jazil.

Berita Terkait : Kebebasan Berpendapat Nggak Boleh Dibungkam

Dalam waktu dekat, ia akan meminta Kementerian Agama mengunjungi pesantren untuk melihat, mensimulasi, dan mendengar keluhan dari pengasuh pesantren dan santrinya.

“Jujur saya katakan, selama ini Kementerian Agama lamban dan kurang perhatian ke pesantren,” ungkapnya. [QAR]