RMco.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan pemerintah menempatkan dana negara di bank pelat merah dikritik Senayan. Penempatan dana di Himpunan Bank Negara (Himbara) tak akan menyelesaikan masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta mengawasi dan mengawal tata kelolanya.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengkritik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terus menggunakan pola lama dan kurang sense of crisis dalam menghadapi memburuknya perekonomian akibat pandemi Covid-19. Dia mendesak Kemenkeu, OJK, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjaminan Simpanan LPS) duduk bersama, menyajikan skema terbaik dalam menyelamatkan perekonomian nasional.

“Program Percepatan Ekonomi Nasional (PEN) menempatkan dana negara di bank pelat merah, apakah (mekanisme) itu satusatu nya cara untuk mengatasi masalah ekonomi akibat Covid-19?” tanya Misbakhun melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Berita Terkait : Ketua Komisi III DPR : Semoga Polri Kian Berlimpah Cinta Dari Masyarakat

Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, OJK, LPS dan BI di Jakarta, Senin (29/6), Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah menempatkan dana tahap pertama sebesar Rp 30 triliun di empat anggota Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BRI, Bank BNI dan Bank BTN dengan bunga 3,42 persen. Penempatan dana negara itu bertujuan mengakselerasi pemulihan ekonomi dan sektor riil melalui dukungan likuiditas perbankan.

Melanjutkan keterangannya, Misbakhun mengatakan, penempatan dana di Himbara tak akan menyelesaikan masalah ekonomi yang ditimbulkan akibat pan demi Covid-19.

Terlebih, jurus yang digunakan Sri Mulyani tak beda jauh saat menghadapi krisis f inansial global pada 2008. “Krisis saat ini, jauh berbeda jika dibandingkan dengan krisis f nansial global pada 2008.

Berita Terkait : Puan Dicap Bukan Stempel Pemerintah

“Krisis saat ini, jauh berbeda jika dibandingkan dengan krisis finansial global 2008. Jadi, untuk mengatasinya, tak bisa meng gunakan kebijakan yang sama. Saya melihat dan belajar dari modelling negaranegara lain, mereka menyelesaikan krisis akibat pandemi dengan not a single policy,” tegas anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Misbakhun mengatakan, desakan untuk melahirkan kebijakan dan tero bosan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 juga semakin deras. Bahkan, dalam rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada 18 Juni 2020, Presiden Jokowi terlihat jengkel.

“Dalam pidato, Presiden sudah mengatakan krisis, krisis dan krisis. Saya catat, Presiden bicara krisis itu antara kalimat ada 12 atau 14 kali,” urai dia.

Berita Terkait : Soal PPDB, Putra Kecewa Sama Anies

Misbakhun juga merujuk temuan OJK tentang kenaikan non performing loan (NPL) atau kredit macet akibat pandemi Covid-19. Data OJK memperlihatkan rasio NPL gross pada Mei lalu naik menjadi 3,01 persen. [ONI/DWI]