RMco.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil ikut berkomentar mengenai kasus dugaan pemalsuan label SNI besi siku yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun. Politisi PKS ini berharap, kasus ini tidak dianggap sepele.

Nasir menegaskan, setiap dugaan kasus yang  terdapat kerugian negara harus diusut oleh aparat hukum. Apalagi jika nilainya sangat besar. "Dugaan tipikor Rp 2,7 triliun bukan angka yang kecil," kata Nasir, di Jakarta, Jumat (3/7).

Berita Terkait : Permintaan Jatah CSR Anggota Dewan Wajib Diusut MKD 

Untuk itu, ia meminta aparat Polda Metro Jaya segera melanjutkan proses hukum tersebut. Hal itu untuk memastikan keadilan hukum bagi semua pihak. "Meminta agar kasus dipercepat untuk mendapatkan kepastian dan keadilan hukum," tegas Nasir.

Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti juga berkomentar mengenai kasus ini. Poengky menyarankan pihak pelapor mengadukan masalah itu ke Irwasda dan Propam. "Pelapor kasus pemalsuan dapat melaporkan kepada Irwasda dan Propam selaku pengawas internal Polri, untuk melihat apakah ada yang dilanggar oleh penyidik," ujar Poengky, di Jakarta, Kamis (2/7).

Berita Terkait : Sebut Santri Tahfidz Qur`an sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf

Selain itu, Poengky menambahkan, para penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Perkap tentang Penyidikan Tindak Pidana. "Penyidik berpedoman pada Perkap tentang Penyidikan Tindak Pidana," pungkas Poengky. [USU]