RMco.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IV DPR Hamid Noor Yasin menyayangkan upaya mendorong peningkatan produksi dan kualitas pertanian terbentur di sisi anggaran dan regulasi. Dia pun khawatir komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) mewujudkan pertanian maju, modern dan mandiri bakal menghadapi rintangan yang berat.

“Apa yang disampaikan Mentan merupakan acuan konstruktif. Akan tetapi, hingga saat ini, regulasi untuk kerja dan kinerja di lapangan dan keputusan- keputusan anggaran yang menyertainya, kerap kali tidak sesuai dari tahun ke tahun,” kata Hamid, kemarin.

Untuk itu, kata dia, perwujudan pertanian yang maju, modern dan mandiri hendaknya bukan hanya slogan semata. Toh, semua instrumen untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakannya sudah tersedia.

“Bila dirunut sejarah di parlemen, sudah begitu banyak produk kebijakan legislasi yang pro kepada sektor pertanian dan pangan. Ada yang sudah bertahun-tahun, seperti Undang-Undang Nomor 18/2013 tentang perliundungan dan pemberdayaan petani yang sejak disahkan 6 Agustus 2013 tidak ada implementasinya,” ucap politisi Fraksi PKS asal Wonogiri itu.

Berita Terkait : Senayan Ingatkan Kembali Menteri Kudu Kerja Keras

Belum lagi, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang pangan yang disusun dengan penuh perdebatan sana-sini untuk menyusun kebijakan yang mendekati ideal. padahal, semangat undang-undang ini cukup sederhana, ingin mewujudkan kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi IV DPR Effendi Sianipar juga menyayangkan bantuan dan program pemerintah belum langsung tersentuh ke petani. padahal bantuan itu sangat dinanti dan bermanfaat bagi masyarakat yang terkena imbas Covid-19, khususnya petani.

“Dampak Covid-19 tidak hanya memukul sektor ekonomi semata. Namun, para petani juga mengalami dampaknya, ini harus segera mendapatkan bantuan,” ujar Effendy saat mengikuti Rapat Dengar pendapat (RDP) dengan jajaran Eselon I Kementan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).

Karena itu, dia meminta Kementan tidak membiarkan petani sendirian berjuang di tengah pandemi ini. Pihaknya akan terus melakukan monitoring untuk memastikan program-program Kementan bisa bermanfaat bagi rakyat. 

Berita Terkait : Permintaan Jatah CSR Anggota Dewan Wajib Diusut MKD 

“Karena di dalam situasi saat ini, diperlukan kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakatnya, termasuk petani. petani adalah ujung tombak sektor pangan, sehingga harus mendapat prioritas bantuan,” tambah dia.

Sebelumnya, Rapat Komisi IV DPR bareng Kementan menyoroti lemahnya kinerja di sektor tanaman pangan dan Sarana prasana pertanian. Sebagaimana diketahui, dua direktorat ini yang bertanggung jawab dalam peningkatan produktivitas pangan dan kesejahteraan bagi petani.

Anggota Komisi IV DPR Haeruddin mengaku kecewa tak sedikit program bantuan ke petani yang tidak sesuai dengan pemetaan di lapangan. Dia lalu menyoroti kinerja di Ditjen Tanaman pangan dan prasarana Sarana pertanian yang menurutnya, kurang terukur. Padahal, dua direktorat ini merupakan jantung Kementan untuk produktivitas pertanian.

“Semua pengadaan harusnya terukur dan terencana sesuai dengan kebutuhan. Apalagi September hingga Desember nanti, kebutuhan pangan diprediksi akan meningkat,” katanya.

Berita Terkait : Nasir Djamil Minta Polisi Segera Selesaikan Kasus Dugaan Pemalsuan Label SNI

Dia pun kecewa atas kinerja Kementan saat ini di mana banyak bantuan ke petani menjadi terhambat karena persoalan di birokrasi. Kondisi ini pula yang menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran di Kementan.

Dia pun mengingatkan agar seluruh pejabat eselon I di Kementan tidak saling menunggu dalam merealisasikan anggaran. “Karena sekarang banyak sekali masyarakat yang menantikan program-program pemerintah,” tegasnya.

politisi PAN ini lalu mengingatkan kekecewaan presiden Jokowi atas realisasi anggaran di kementerian yang masih banyak tertahan. Padahal, presiden sudah mengeluarkan perppu untuk percepatan realisasi anggaran namun dalam pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan. Dia pun tidak ingin Menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo jadi korban reshuffle karena kinerja bawahannya yang tidak responsif atas permasalah yang dihadapi petani.

“Tidak boleh serapan anggaran berhenti hanya dikarenakan banyak pemain di jajaran birokrasi. Semua proses realisasi anggaran harus berorientasi pada kecepatan, terbuka dan transparan,” tegasnya. [KAL]