RMco.id  Rakyat Merdeka - DPR akan membahas revisi UU Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia (BI). Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengusulkan, dalam revisi nanti, selain mengenai aturan, dibahas juga mengenai leadership di bank sentral.

Rencana revisi UU 23/1999 itu ditetapkan bersama oleh Baleg DPR, Menkumham, dan Panitia Perancang UU DPD, pada 2 Juli kemarin. Revisi UU ini masuk Prolegnas 2020 menggantikan RUU tentang Penyadapan. Revisi UU BI menjadi usul inisiatif DPR.

Berita Terkait : Rapat Tertutup, Komisi III DPR dan KPK Bahasa Apa ?

Dito menerangkan, saat ini Komisi XI DPR sedang membahas seputar pemulihan ekonomi nasional untuk mengatasi dampak Covid-19. Namun, pembahasan agak mentok. Sebab, ada kendala di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), utamanya OJK dan BI.

Dito melihat, kondisi ini terjadi karena dua hal. Yaitu mengenai aturan dan juga leadership. Makanya, dalam revisi UU BI yang akan dilaksanakan, Bendum Partai Golkar ini mengusulkan ada perbaikan aturan dan juga leadershipnya. "Dalam revisi Undang-Undang Bank Indonesia, saya pribadi mengusulkan agar selain ada perbaikan aturan, juga membahas mengenai leadership," papar Dito, Selasa (7/7).

Berita Terkait : Senayan Hargai Kementan

Menurut Dito, tantangan pemilihan ekonomi nasional sangat berat. Makanya, sangat diperlukan aturan yang fleksibel dan leadership yang tak kaku. "Saat ini sedang dibahas (pemulihan ekonomi) untuk UMKM, tapi sudah sangat berat. Tahun depan masuk korporasi, itu akan lebih berat lagi," tutupnya. [USU]