RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah dan BUMN perlu bersinergi untuk mencari terobosan dalam pengadaan rapid test dan PCR agar mudah diakses dan terjangkau harganya bagi masyarakat. Menurut Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus, biaya pemeriksaan kesehatan terkait Covid-19 masih tergolong sangat mahal dan sangat memberatkan masyarakat. 

“Saat pandemi dan kondisi ekonomi seperti saat ini, tambahan biaya pemeriksaan rapid dan PCR test sungguh sangat tidak masuk akal. Kita butuh ekonomi bergerak, tetapi malah harus mengeluarkan uang ekstra untuk pemeriksaan kesehatan, belum lagi bila mobilitas itu tidak terkait ekonomi seperti untuk sekolah, kuliah atau kebutuhan lainnya. Ini sangat membebani rakyat,” ujar Deddy, Kamis (9/7).

Deddy melihat, belum ada sinergi dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Lembaga Penelitian, dan BUMN dalam mengoptimalkan dan melakukan akselerasi untuk menjamin ketersediaan rapid test dan PCR yang mudah diakses dan terjangkau harganya. “Padahal, kita punya penduduk yang besar dan artinya kebutuhan besar sehingga biaya yang dikeluarkan untuk kedua test itu juga besar,” ungkap politikus PDI Perjuangan tersebut.

Berita Terkait : Cegah Kartel, DPR Awasi Ketat Penyediaan Alat Kesehatan Covid-19

Deddy heran, kenapa sampai saat ini Indonesia belum mampu memproduksi alat rapit test secara massal dan menyediakan kebutuhan alat tes PCR untuk kebutuhan semua rumah sakit. Atau setidaknya rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia.

“Kalau masalahnya ketidakmampuan teknologi, harusnya BUMN bisa ditugaskan menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan asing untuk membangun industri terkait Covid ini. Masa sih tidak ada asing yang mau bekerja sama membangun pabrik di Indonesia untuk kebutuhan kita, kebutuhan kita besar,” ujar legislator dari Kalimantan Utara tersebut. 

Deddy menyarankan, sebaiknya pemerintah dan lembaga penelitian fokus pada upaya menghasilkan vaksin dan obat untuk penyembuhan para penderita. Sementara, BUMN fokus pada penyediaan alat rapid test dan PCR test. 

Berita Terkait : DPR Dorong Pemerintah Berperan Aktif Ciptakan Perdamaian di Indo-Pasifik

Jika Indonesia bisa memproduksi alat-alat itu, kata Deddy, upaya pemutusan rantai penyebaran virus bisa dimaksimalkan dan roda ekonomi bisa dipacu lebih cepat. Banyak industri milik BUMN, yang terdampak Covid-19, akan terbantu bila tersedia alat tes yang mudah dan murah. “Sebut saja Garuda Indonesia, KAI, PELNI, Angkasa Pura, Pelindo, Hotel Indonesia Group, BUMN Karya, PLN, bahkan HIMBARA dan sebagainya,” ungkap dia.

Deddy berharap, pemeritah segera membuat road map yang jelas terkait masalah ini. “Jangan terus tergantung pada impor dan jangan pula ada yang aneh. Misalnya, Kementerian Pertanian memproduksi alat penangkal virus. Bagi saya, itu tidak masuk akal dan lelucon yang tidak lucu,” jelas pria kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara tersebut.

Deddy berharap, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, BKPM, dan Kementerian/Lembaga lainnya segera duduk bersama merumuskan langkah-langkah konkret dan target yang jelas. Untuk Pemda di seluruh Indonesia, Deddy meminta mengalokasi dana subsidi bagi rakyat kurang mampu dan pelaku ekonomi kecil/UMKM yang membutuhkan mobilitas yang bersifat esensial. Deddy berharap agar Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial memberikan perhatian juga terhadap isu ini, terutama memastikan bahwa daerah-daerah memberikan perhatian serius terhadap isu ini. “Rasio rapid test dan PCR Test yang tinggi juga akan sangat membantu Gugus Tugas Covid-19 dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,” tutup Deddy. [USU]