RMco.id  Rakyat Merdeka - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 terus menuai kontroversi. Komisi IV DPR mendesak beleid karya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo itu direvisi, utamanya soal izin ekspor benih lobster.

Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin kecewa atas ketidakhadiran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mensosialisasi Permen Nomor 12 Tahun 2020. Padahal, Permen tersebut telah menimbulkan polemik di ruang publik, bahkan berpotensi merugikan para nelayan.

Berita Terkait : Tak Izinkan Komisi III DPR RDP saat Reses, Azis Nyatakan Hanya Ingin Ikuti Tatib

“Setidaknya, mereka memberikan penjelasan atau alasan di balik perubahan Permen Nomor 12 Tahun 2020. Sebab, menteri sebelumnya melarang ekspor benur dan menteri selanjutnya justru membuka keran tersebut,” ujar Andi dalam diskusi bertajuk “Polemik lobster: Untungkan Rakyat atau Pengusaha?” di Ruang Wartawan, kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, politikus PKS ini pun membandingkan kinerja mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti dengan Menteri Edhy Prabowo. Susi dinilai fokus pada konservatif laut dan mengeluarkan Peraturan Menteri untuk melarang ekspor benur.

Berita Terkait : Dito Laporkan Hasil Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI di Rapat Paripurna DPR

“Sekarang, di era Pak Edhy, menurut saya liberal. Saat ini, kondisinya lagi Covid-19, nelayan susah dan banyak penyelundupan. kami khawatir, keluarnya permen tersebut akan membuat benih lobster habis karena diekspor terus-menerus,” tegas dia.
 Selanjutnya