RMco.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi Hukum DPR memberi apresiasi kepada Kapolri Jenderal Idham Azis dalam merespons perkara pencabutan red notice Djoko Tjandra.

Namun, kebalikan dari Kapolri, wakil rakyat justru mempertanyakan sikap Menkumham Yasonna Laoly, yang dinilainya tidak serius menangani perkara pencabutan red notice Djoko Tjandra.

Berita Terkait : Baleg: RUU Cipta Kerja Untuk Kesejahteraan Rakyat

Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto memepertanyakan sikap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly terkait perkara pencabutan red notice Djoko Tjandra.

Dia heran mengapa hingga kini Menkumham sama sekali belum bersikap terkait perkara tersebut. “Saya tidak melihat keseriusan dari Menkumham karena hingga saat ini saya tidak melihat satu pun petugas Imigrasi yang dikenai sanksi,” kata Wihadi saat dihubungi, kemarin.

Berita Terkait : Tak Izinkan Komisi III DPR RDP saat Reses, Azis Nyatakan Hanya Ingin Ikuti Tatib

Menurut dia, bagaimanapun dalam perkara perkara pencabutan red notice Djoko Tjandra ini Kantor Imigrasi Jakarta Utara pun harus ikut bertanggung jawab sebenarnya.

“Jadi (red notice Djoko Tjandra) itu tidak mungkin hanya dicabut begitu saja seakan-akan imigrasi tidak bersalah. Hal ini bagian dari tanggung jawab (mereka juga) sebenarnya. Tetapi hingga kini Kepala Kantor Imigrasinya juga tidak diganti, tidak diberikan sanksi,” jelasnya.
 Selanjutnya