RMco.id  Rakyat Merdeka - Gara-gara buronan Djoko Tjandra, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin bersitegang dengan Ketua Komisi III DPR Herman Hery. Azis membantah tudingan menolak meneken surat Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus Djoko Tjandra.

“Belum ditandatangani surat itu, karena anggota DPR memasuki waktu reses, mulai Senin (20/7). Tentunya, saya tidak ingin melanggar Tata tertib (Tatib) DPR dan putusan Badan Musyawarah (Bamus) yang melarang RDP Pengawasan oleh komisi (di DPR) pada masa reses,” ujar Azis melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Berita Terkait : Cak Imin Minta Para Kepala Daerah Perkuat Sektor Pertanian

Lebih lanjut, Azis menguraikan, larangan RDP pengawasan oleh Komisi pada masa reses, tertuang dalam Pasal 1 angka 13. Pasal tersebut menegaskan, masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar Gedung DPR untuk melaksanakan kun-jungan kerja

.“Di Bamus, sudah ada perwakilan masing-masing fraksi. Informasi, kesepakatan dan keputusan yang ada, bisa dikoor-dinasikan di sana. Melalui meka-nisme tersebut, komunikasi dan etika akan terjalin dengan baik,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Berita Terkait : Baleg: RUU Cipta Kerja Untuk Kesejahteraan Rakyat

Mantan Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, pada prinsip-nya dirinya selalu mendukung kinerja seluruh komisi dan fraksi di DPR. Namun, hal tersebut harus sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada dalam tatib DPR dan keputusan Bamus.

“Itu (mekanisme) jadi pijakan saya dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari Pimpinan DPR. Saya tidak mau menabrak aturan, dan hal yang lebih pen-ting dalam perkembangan kasus Djoko Tjandra adalah mengusut tuntas kasus tersebut. Bukan memperluas masalah di luar per-soalan yang ada,” jelas dia.
 Selanjutnya