RMco.id  Rakyat Merdeka - Perseteruan antara Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dengan Komisi III DPR RI terkait surat izin RDP (rapat dengar pendapat) gabungan dengan instansi hukum negara, ternyata belum reda.

Azis kini dilaporkan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, karena dianggap menghambat proses penelusuran buronan kasus cessie atau hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

Berita Terkait : Puteri Akom: Masuk DPR, Welcome To The Jungle

Merespon hal tersebut, Azis meminta Komisi III DPR agar 'tidak lebay' dalam persoalan RDP gabungan.

Politikus Golkar ini malah menyarankan, agar komisi bidang hukum itu melakukan pengawasan lapangan ke mitra kerjanya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Berita Terkait : Cak Imin Minta Para Kepala Daerah Perkuat Sektor Pertanian

"Pengawasan lapangan itu merupakan bagian dari Komisi III, dalam menjalankan fungsi pengawasan kasus dokumen surat jalan buronan Djoko Tjandra, selama masa reses," ucap Aziz dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (21/7).

Mantan Ketua Komisi III DPR ini juga meminta Komisi III, agar tak terlalu 'ngotot' dalam melaksanakan RDP. Sehingga, melupakan aturan Tata Tertib (Tatib) DPR.

Berita Terkait : Azis: RDP Di Masa Reses Langgar Tatib Dan Bamus

"Tatib DPR kan bunyinya seperti itu. Jadi jangan kita 'ngotot'. Substansi pada masalah kasus buronan Djoko Tjandra, adalah harus segera dilakukan pengawasan oleh Komisi III DPR RI," pinta Aziz.
 Selanjutnya