Hati-hati, Hoaks Bikin Partisipasi Politik Turun

Anggota Fraksi PKB MPR Daniel Johan (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Anggota Fraksi PKB MPR Daniel Johan (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Penyebaran hoaks sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi dalam negeri. Gara-gara hoaks, masyarakat bisa gontok-gontokan. Gara-gara hoaks juga, partisipasi masyarakat mengikuti Pemilu bisa berkurang.

“Hoaks yang mempertentangkan dan memecah-belah masyarakat membuat pemiilh apatis terhadap politik,” kata Anggota Fraksi PKB MPR Daniel Johan, dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema “Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat”, di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Daniel pun menyayangkan maraknya hoaks yang isinya menjelek-jelekkan menjelang Pemilu ini. Padahal, Pemilu adalah pesta demokrasi yang biasa dan rutin. Pesta demokrasi itu harusnya disambut dengan riang. Bukan dengan hoaks yang menyebarkan kebencian.

Baca Juga : Jakarta Diminta Nyontek Singapura dan Tokyo

“Kita khawatir dengan hoaks yang menimbulkan pertentangan dan memecah belah masyarakat. Hoaks ini akan memengaruhi psikologis masyarakat. Akhirnya, masyarakat menjadi khawatir dan apatis,” ucapnya.

Atas hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR ini meminta semua pihak mengantisipasi maraknya hoaks. Termasuk kalangan media massa. “Saya rasa peran media menjadi sangat penting untuk mengklarifikasi setiap hoaks.”

Dia juga mendorong para para caleg turun langsung ke masyarakat. Para caleg harus rajin menyapa langsung masyarakat. Kalau ada informasi yang tidak sesuai, caleg harus mengklarifikasi dan memberi penjelasan yang benar. Dengan begitu, diharapkan partisipasi politik masyarakat tetap terjaga.

Baca Juga : Semoga Virus Corona Nggak Nyebar Via Transportasi Publik

“Masyarakat harus menyadari bahwa Pileg dan Pilpres sangat penting. Pileg sangat penting karena menentukan peran partai politik di parlemen dalam ikut menentukan arah pembangunan,” tandasnya.

Di tempat yang sama, pemerhati komunikasi politik Lely Arrianie melihat, partisipasi politik masyarakat sebenarnya cukup tinggi. Namun, partisipasi politik itu bersifat semu. Partisipasinya hanya ramai di media sosial. Ini sudah terjadi sejak Pemilu 2014.

“Di media sosial begitu bergairah. Seolah-olah partisipasi politik tinggi. Namun, ketika hari pencoblosan, malah tidak berpartisipasi. Ini partisipasi politik semu,” katanya.

Baca Juga : Gelar Lokarkarya, PII Perkuat Manajemen Risiko BUMN

Untuk meningkatkan partisipasi itu, Lely menyebutkan ada empat saluran. Yaitu organisasi, media massa, media sosial, dan kelompok kepentingan. “Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono ada Majelis Zikir. Ini adalah kelompok kepentingan untuk mendorong partisipasi politik. Partisipasi politik juga bisa melalui organisasi (partai politik),” jelasnya. [ONI]