RMco.id  Rakyat Merdeka - Pelaksanaan Sidang Tahunan (ST) MPR pada 14 Agustus akan berbeda dengan pelaksanaaan sebelumnya. Pada ST kali ini, Lembaga Negara akan menyerahkan laporan kinerja kepada pimpinan MPR, kemudian laporan tersebut akan dipublikasikan secara daring.

Ketua MPR Bambang Soesatyo menuturkan, sebenarnya pimpinan MPR telah sepakat, pada Sidang tahunan kali ini pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerja secara langsung kepada masyarakat. Namun, hal itu belum bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19.

“Setelah laporan kinerja lembaga negara diterima, pimpinan MPR akan mempublikasikan laporan itu secara daring menggunakan Youtube, video streaming atau pun media sosial lainnya,” ujar Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, dalam acara Media expert Meeting Press Room MPR di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

Baca Juga : MPR dan UI Sepakat Kerja Sama di Bidang Riset dan Kajian

Selain Bamsoet, acara tersebut juga dihadiri Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dan Hidayat Nur Wahid (hadir virtual) serta 26 redaktur dari berbagai media massa.

Melanjutkan keterangannya, mantan Ketua DPR ini menjelaskan, setelah pelaksanaan ST MPR, pihaknya akan mendatangi dan meminta pimpinan lembaga negara membacakan laporan kinerjanya untuk direkam. Selanjutnya, rekaman tersebut dipublikasikan secara daring oleh MPR.

“Kami mendorong pimpinan lembaga negara bisa menyampaikan secara langsung laporan kinerjanya kepada masyarakat. Lembaga negara yang belum bisa memberikan laporan kinerjanya secara langsung pada Sidang tahunan MPR akibat Covid-19, dapat disampaikan secara daring, tanpa mengurangi subtansi laporan kinerja lembaga negara yang dibacakan Presiden dalam Sidang tahunan MPR,” jelas dia.

Baca Juga : Kalisat Energi Nusantara Mulai Bor Sumur Migas Di Kaltim

Selain itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga membahas berbagai permasalahan yang masih menyelimuti dunia jurnalistik. Sebagaimana dilaporkan International Federation of Journalist (IFJ) dan Serikat Jurnalis asia tenggara (South East Journalist Unions/SeaJu) 2018 bahwa media massa di Asia Tenggara menghadapi tiga persoalan utama, yakni upah kerja yang rendah, gaji yang telat dibayar, serta kekerasan fisik.

Sedangkan dalam laporan di 2019, IFJ dan SeaJu menemukan masih ada 61 persen jurnalis di Asia Tenggara merasa pekerjaan mereka tidak aman.

“Indonesia terus melakukan pembenahan agar ekosistem media massa semakin berkualitas. terlihat dari kenaikan Indeks Kebebasan Pers Indonesia yang dicatat lembaga pemantau Reporters Without Borders, dari posisi 124 di tahun 2019 menjadi posisi 119 di pertengahan tahun 2020. Masih lebih baik dibanding Filipina yang berada di peringkat 136, Myanmar di 139, thailand di 140, Brunei di 152 atau pun Singapura di 158. Penilaian tersebut bukanlah hasil akhir, karenanya kerja keras masih diperlukan agar demokratisasi media massa di Indonesia tak terhenti,” tutur Bamsoet.

Baca Juga : PSSI dan BNPB Teken MoU, Liga 1 dan Liga 2 Siap Digulirkan

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, di tengah pandemi Covid-19 yang meluluhlantahkan perekonomian nasional, Presiden Jokowi selain memberikan bantuan untuk perlindungan sosial, UMKM, dan korporasi, juga akan memberikan bantuan untuk industri pers.

Antara lain menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran, penangguhan beban listrik, keringanan cicilan pajak korporasi menjadi 50 persen, membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta per bulan, serta mengalihkan anggaran belanja iklan layanan masyarakat kementerian dan lembaga negara kepada media lokal.

“Tak banyak negara dunia yang mau memberikan bantuan serupa. Selain Indonesia, negara lainnya adalah Norwegia, Swedia, dan New Zealand. Karenanya, media massa harus meningkatkan kualitas pemberitaannya. Sajikan informasi kepada masyarakat secara jujur dan akurat. Jangan sampai media massa turut menyebarkan berita hoaks dan tidak dapat dipercaya,” tandasnya. [ONI]