Sebelumnya 
Untuk Ditjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos), memperkuat Asistensi Rehsos (atensi) di UPT yang menangani 5 klaster sasaran dan sarana prasarana balai Rehsos. Untuk Ditjen Pemberdayaan Sosial akan melakukan Redesign Kube menjadi Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) dan Puskesos.

Sementara itu, BP3S pada tahun 2021 akan mulai melakukan pembangunan gedung Poltekesos Bandung yang telah disiapkan mulai 2018 dan Itjen akan meningkatkan pengawasan dan pendampingan program termasuk tindak lanjut hasil pengawasan.

Berita Terkait : Puan Pastikan DPR Tetap Produktif di Masa Pandemi

Lebih lanjut, Hartono menyatakan, Kemensos memberikan perhatian penting dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam Pagu Anggaran TA 2021, dialokasikan sebesar Rp 1,3 triliun untuk Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesos, sebagai bagian penyempurnaan DTKS.

Dalam pengelolaan DTKS, pada tahun 2021, Kemensos menetapkan sasaran warga miskin/rentan dalam DTKS mengalami peningkatan cakupan, yakni menjadi 60 persen masyarakat dengan pendapatan terbawah. “Persentase tersebut setara dengan 41.697.344 rumah tangga, atau 162.003.487 jiwa,” kata Hartono.

Berita Terkait : Puan Maharani : DPR Dukung Penguatan Bidang Maritim

Usulan tentang perbaikan DTKS ini mendapat dukungan luas dari segenap anggota Komisi VIII. Dengan kualitas DTKS yang baik, diyakini akan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan efektivitas program.

Di bagian lain, Ditjen PFM menjelaskan tentang bantuan sosial yang masih akan berkesinambungan untuk merespons dampak pandemi pada 2021. Ditjen PFM masih akan menyalurkan Bansos Tunai dengan target penerima sebanyak 10 juta KPM di 34 provinsi, termasuk di DKI Jakarta. [TIM]