RMco.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, kasus Djoko Tjandra memperlihatkan sekaligus membuktikan jika aparat penegak hukum telah mengerjai hukum yang ada di Indonesia.

“Memprihatinkan sekali, akhirnya spekulasi publik selama ini bahwa aparat penegak hukum mengerjai hukum, ya terjadi,” ungkap Nasir.

Dia mengatakan, yang lebih memprihatinkan lagi, kasus ini melibatkan oknum penegak hukum mulai dari atas sampai bawah. Keterlibatan banyak pihak ini diibaratkannya semacam kecurangan di pemilu yakni Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Berita Terkait : Saran Menantu Wapres: Baiknya Ahok Perbaiki Pertamina dari Dalam, Jangan Bikin Gaduh

Nasir menilai penegakan hukum harus tanpa kecuali, termasuk jika ada oknum politisi yang terlibat.

“Sekelas Djoko Tjandra pasti bersandar pada kekuasaan di negeri ini. Jadi, tidak mau main setengah-setengah. Presiden harus ingat lagu Iwan Fals. Bongkar. Ya harus dibongkar. Pak Idham Azis juga suka lagu bongkar,” tuturnya.

Soal isu kemungkinan ada anggota DPR yang terlibat, Nasir menyerukan agar diusut. Jika ditemukan bukti, maka parpol yang bersangkutan segera menindak anggotanya.

Berita Terkait : Deddy Sitorus: Pernyataan Ahok tentang BUMN dan Pertamina Kurang Bijak

“Jadi kalau ada oknum di DPR yang bermain dikembalikan ke partai politik masing-masing. Kalau kita berpatokan pada equality before the law (semua sama di depan hukum), tidak ada hambatan sebenarnya. Namun, tetap kedepankan praduga tak bersalah,” tuturnya.

Sementara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, penyidik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung perlu menelusuri keterlibatan oknum politisi.

“Sepanjang ada buktinya, penyidik harus menelusuri adanya dugaan itu,” kata Boyamin, kemarin.

Berita Terkait : TNI-Polri Jangan Galak-galak

Setidaknya, kata Boyamin, penyidik bisa memeriksa oknum tersebut sebagai saksi. Hal ini untuk membuat terang kasus yang menyeret nama Jaksa Pinangki Sirna Malasari. [REN]