RMco.id  Rakyat Merdeka - Pers yang menjadi “Pilar Keempat Demokrasi” ikut terdampak di tengah merosotnya ekonomi dan pandemi Covid-19. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus.

Anggota Fraksi Partai Nasdem Fauzi H Amro mengatakan, selain fokus menolong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah perlu membantu pers.

Caranya, dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar “Pilar Keempat Demokrasi” tetap tegak di tengah pandemi.

Berita Terkait : Komisi VI DPR Minta Pemerintah Fokus Rem Penyebaran Covid-19 dan Perluas Tes

“UMKM yang menjadi prioritas jadi tanggung jawab kita bersama. Yang juga menjadi persoalan kita, media massa ikut terdampak merosotnya ekonomi dan pandemi Covid-19, baik elektronik maupun cetak,” kata Fauzi di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, anggota Komisi XI DPR ini berharap, pemerintah memperhatikan permasalahan media massa dari dari hulu sampai hilirnya. Sebab, persoalan yang dihadapi media hampir sama dengan sektor-sektor lain yang terdampak pandemi Covid19, termasuk UMKM.

“Sekarang, iklan-iklan di TV nasional maupun swasta terbatas. Kalau kita tidak bersikap seperti menyelamatkan UMKM, media-media ini (hanya akan) menjadi kenangan,” tegas dia.

Berita Terkait : Ketua DPR Minta Peserta Pilkada Tak Mobilisasi Massa Saat Kampanye

Senada, Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad M Ali menegaskan, nasib industri media massa di tengah pandemi Covid-19 seperti berada di ujung tanduk.

Saat ini, iklan komersial yang biasanya diperoleh media massa seperti barang langka, sehingga banyak perusahaan media kesulitan membayar gaji para jurnalis.

Menurut Ali, rangkaian kerja jurnalistik membutuhkan pendanaan yang memadai, tapi iklan diperoleh industri media semakin kecil. Kondisi ini akan berdampak pada kualitas arus informasi, dan keinginan publik untuk menangkal hoaks makin terancam.

Berita Terkait : Sudah Selesai di Bamus, 3 RUU Batal Ketok Palu

Di masa pandemi ini, sesal Ali, banyak perusahaan milik pemerintah maupun swasta yang rela mengeluarkan kocek untuk memasang iklan di media sosial (medsos).

Padahal, media massa telah bekerja profesional, menangkal hoaks hingga berbagai ‘kabar miring’ program-program pemerintah.

“Bisa dibayangkan, kalau teman-teman jurnalis tak bisa lagi dipekerjakan oleh industri media. Hoaks, disinformasi, dan lainnya akan merajalela. Karenanya, kerja jurnalis harus didukung pemerintah, lembaga, kementerian, hingga institusi swasta harus punya kebijakan afirmatif belanja media,” tegasnya.
 Selanjutnya