RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo memandang DPD perlu aktif mengambil peran. Tidak saja dalam bidang legislasi, tapi juga fungsi pengawasan dan anggaran.

"Pada dasarnya, setiap lembaga negara yang dibentuk dengan mandat kekuasaan rakyat haruslah memiliki kekuasaan untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kepentingan rakyat. Masa depan demokrasi Indonesia salah satunya ditentukan oleh terwujudnya kedaulatan rakyat melalui lembaga yang mempunyai kewenangan mandiri," ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini saat menjadi narasumber peluncuran Obras (Obrolan Senator) dalam rangka HUT ke-16 DPD, di Jakarta, Kamis (1/10).

Berita Terkait : Dede Yusuf : Kenapa Sekolah Dihentikan, Pilkada Jalan Terus

Turut hadir antara lain Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komite I DPD Fachrul Razi, Ketua Komite II DPD sekaligus Ketua Panitia HUT ke-16 DPD Yorrys Raweyai.

Ketua DPR ke-20 ini menambahkan, melalui penguatan DPD berbagai perbedaan dan keragaman bangsa meliputi wilayah, penduduk, kultur, agama, nilai-nilai historis, dapat diperjuangkan dan dirumuskan dalam kebijakan nasional. Karenanya sangat penting memandang keberadaan DPD secara proporsional dalam konteks 'menjadi' (process of becoming) dalam jangka panjang, dibanding melihatnya sebagai suatu wujud yang baku atau final. "Dengan demikian perjuangan memperkuat DPD baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan, harus dilihat sebagai perjuangan jangka panjang, terus menerus, tekun dan sabar," urai Bamsoet.

Berita Terkait : DPR Sebut Peran PT Pos Strategi dalam Ekosistem Logistik Nasional

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, dalam proses penguatannya, DPD juga harus bisa meyakinkan berbagai pihak yang masih keberatan. Sehingga mereka bisa percaya sepenuhnya bahwa keberadaan DPD yang kuat merupakan suatu keperluan. Bahkan keniscayaan bagi masa depan negara Indonesia tercinta, bukan justru menjadi ancaman.

"DPD yang kuat akan semakin menguatkan kehidupan masyarakat di daerah. Apalagi di kawasan Indonesia Timur, seperti Papua, kini sedang banyak geliat pembangunan. Di Papua saja, pemerintah berencana memekarkannya menjadi lima wilayah. DPD perlu ikut ambil bagian agar setiap upaya pemekaran wilayah, berujung pada kesejahteraan rakyat. Bukan justru menjadi ajang bagi-bagi jabatan bagi segelintir elite saja," pungkas Bamsoet. [USU]