Sebelumnya 
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga menyampaikan apresiasi kepada DPR yang sudah bekerja keras menuntaskan RUU tersebut. "Kerjanya tidak mengingat waktu. Hari Sabtu kerja, Minggu kerja. Bahkan kadang-kadang sampai padam listrik," puji Airlangga, kemarin.

Tak lupa, Ketum Partai Golkar ini pun mengucapkan terima kasih terhadap partai yang sudah memberikan dukungan. "Bagi yang belum mendukung dari Fraksi Demokrat dan PKS, catatannya juga kami catat. Sebetulnya kalau mau dialog bisa kami buka, masih ada waktu dialog," tuturnya.

Baca Juga : Klaster Keluarga DKI Terus Meroket

Demokrat dan PKS menegaskan, harus ada pembahasan yang lebih utuh dan melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan dalam membahas RUU itu. Tujuannya agar berkeadilan sosial, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang sebenarnya. 

"Kami menilai banyak hal harus dibahas kembali secara lebih mendalam dan komprehensif. Kita tak perlu terburu-buru," kata anggota Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, kemarin.

Baca Juga : PUPR Gandeng BPKP Audit Pekerjaan Venue PON XX Papua

Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring menyampaikan hal serupa. Dia bilang, pembahasan RUU Cipta Kerja terlalu diburu-buru. "Dari awal, 79 Undang-Undang mau digabung, rapat siang malam. Investasi asing itu bagus, tapi harus berpihak kepada merah putih, jangan sampai menggadaikan aset-aset negara," tulisnya, di akun @tifsembiring. 

Bagaimana sikap buruh? Sebagian organisasi buruh menolak RUU itu. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) contohnya, mengancam akan mogok kerja. Mereka memilih menggelar unjuk rasa serentak di pabrik-pabrik pada 6-8 Oktober, dari pukul 06.00 hingga 18.00. Ketua KSPI Said Iqbal mengklaim, ada sekitar 2 juta buruh yang akan mengikuti demonstrasi menolak RUU Ciptaker itu. [BCG]