RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengirim empat belas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI untuk menempuh pendidikan doktoral di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad).

Menurut Bamsoet, selain para ASN, ada juga  anggota MPR dan sejumlah perwira kepolisian yang juga menempuh pendidikan serupa. Dia menyatakan mendukung semua pihak tersebut di dalam melakukan pengembangan diri.

Baca Juga : Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan, Bank DKI Bentuk Komunitas JakOne Artri

"Tak ada kata berhenti dalam menempuh pendidikan. Apalagi untuk para ASN, pejabat publik, maupun perwira kepolisian, yang notabene bekerja dalam sektor pelayanan publik. Perlu terus mengembangkan diri dan memperkaya ilmu pengetahuan untuk menunjang pekerjaan mereka," ujar Bamsoet usai menandatangani kerja sama pendidikan antara MPR RI dengan Fakultas Hukum Unpad secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (5/10/20).

Turut menyaksikan penandatanganan kerja sama itu yaitu jajaran rektorat UNPAD antara lain Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Ida Nurlinda, Dekan Fakultas Hukum An Chandrawulan, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Indra Perwira, Manajer Riset, Inovasi, dan Kemitraan Fakultas Hukum Prita Amalia. Hadir pula Anggota MPR RI Fraksi PAN/Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding, Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Victor Siagian, Kapolres Indramayu AKBP Suhermanto, dan Kapolres Klaten AKBP Edy Suranta Sitepu, secara virtual.

Baca Juga : Sempat Wara-Wiri ke Sabah, Menag Malaysia Kena Covid

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, walaupun dihadapi berbagai kesibukan pekerjaan dan rutinitas lainnya, para calon mahasiswa doktoral tersebut tetap harus totalitas mengikuti program pendidikan doktoral di Unpad. Terlebih pendidikan dilakukan melalui riset, menuntut para mahasiswa untuk serius belajar.

"Seusai menempuh pendidikan, jangan lupa untuk mengamalkan ilmu yang didapat untuk kebaikan. Jadilah manusia berilmu yang semakin rendah hati, bukan justru semakin besar kepala ataupun merasa lebih pintar dari yang lainnya. Ilmu tak ubahnya seperti cahaya, menerangi manusia dari kegelapan," tutur Bamsoet.

Baca Juga : Tangani Corona, IDI Minta Stok Obat Dijaga

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini berharap,  melalui kerja sama pendidikan ini,  dapat menambah jumlah doktoral berkualitas di Indonesia. Sebab, hingga tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan doktoral masih sedikit, di bawah 100 ribu. Artinya rata-rata, per 1 juta penduduk Indonesia, baru terdapat sekitar 143 doktor. Masih jauh dibanding Malaysia yang memiliki 509 doktor per 1 juta penduduk, India dengan 3.420 doktor, Jerman dengan 3.990 doktor, Jepang dengan 6.438 doktor, apalagi Amerika dengan 9.850 doktor.

Bamsoet juga berharap, para pejabat publik tersebut juga bisa menambah publikasi ilmiah di berbagai jurnal internasional. Sebab, publikasi ilmiah dari Indonesia masih sangat kecil. QAR