RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW)  menyayangkan adanya pihak-pihak yang menyangsikan kesetiaan warga Minang, Sumatera Barat (Sumbar), terhadap Pancasila dan NKRI. Menurutnya, faktanya, banyak tokoh asal Minang yang terlibat aktif dalam upaya-upaya kemerdekaan.

"Misalnya saja, Moh. Hatta, Moh. Yamin dan KH. Agus Salim. Ketiganya merupakan orang-orang asal Sumatera Barat yang terlibat aktif melahirkan Dasar dan Ideologi Pancasila," beber HNW  dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (6/9).

Pernyataan itu disampaikan HNW secara daring, saat menjadi narasumber pada acara Sosialisasi Empat Pilar, kerjasama MPR RI dengan Yayasan Mutiara Quran Minangkabau (MQM).

Baca Juga : Awas Zoonosis!

HNW menilai,  pihak-pihak yang meragukan kecintaan warga Minang terhadap Pancasila sebagai orang yang kurang membaca sejarah.

Agar tidak menimbulkan keresahan baru, HNW mengajak mereka itu untuk mempelajari peran dan kiprah orang Minang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Moh. Yamin dan KH. Agus Salim merupakan anggota Kelompok Sembilan yang diketuai Bung Karno dan menghasilkan Pancasila 22 Juni," terangnya.  

Baca Juga : Hari Ini Jasa Marga Dan HK Sesuaikan Tarif Tol

Pancasila 22 Juni, lanjut HNW, adalah hasil kompromi antara kelompok agamis dan nasionalis dalam menentukan dasar dan ideologi negara.

Dipaparkannya,  Moh. Hatta adalah tokoh yang menerima aspirasi masyarakat Indonesia Timur  yang keberatan terkait bunyi sila pertama Pancasila 22 Juni atau yang biasa disebut Piagam Jakarta.

Dari keberatan itu, lanjut HNW,  Moh. Hatta mempelopori diskusi tokoh-tokoh Islam, untuk membahas hal itu.  Dari hasil diskusi itulah  maka lahirlah Pancasila 18 Agustus yang dipakai hingga saat ini.

Baca Juga : Semoga Pemulihan Ekonomi Dapat Berjalan Lebih Cepat

HNW mengatakan,  ada juga tokoh Minang yang berjasa mengembalikan NKRI seperti yang dicita-citakan Proklamasi 17 Agustus 1945. Dia adalah M. Natsir Ketua Fraksi Partai Masyumi DPR RIS. Berkat Mosi Integral M. Natsir yang disampaikannya dihadapan sidang paripurna DPR RIS pada 3 April 1950, NKRI disepakati untuk kembali digunakan, menggantikan Republik Indonesia Serikat. QAR