RMco.id  Rakyat Merdeka - Pengesahan UU Cipta Kerja oleh Pemerintah dan DPR, berujung polemik di tengah masyarakat. Namun, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengingatkan, agar perbedaan pendapat itu tak menimbulkan kerusakan. Apalagi, sampai merugikan masyarakat.

Hal itu dikatakan Jazilul, di sela Sosialisasi Empat Pilar di Pondok Pesantren Mathla’un Nawakarta, Kampung Paringi, Desa Pasir Putih Eurih, Kecamatan Cicata, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (8/10).

Menurutnya, setiap undang-undang selalu saja memunculkan perselisihan atau perbedaan. Mulai dari proses pembahasan, sampai hasilnya.

Berita Terkait : Bakal Ada Demo UU Cipta Kerja, Hindari Kawasan Istana Merdeka

"Menurut saya, perselisihan atau perbedaannya itu harus produktif. Saya setuju bahwa yang namanya ihtilafu ummati rahmatin, perbedaan pendapat dari umat itu menjadi rahmat. Tapi  jangan sampai menjadi petaka," ujar Gus Jazil.

Dia meminta agar tarik-menarik perbedaan yang kuat di tengah-tengah masyarakat saat ini, tidak mengakibatkan perpecahan yang tak produktif.

"Kalau mau pakai jalur hukum, tinggal ke MK (Mahkamah Konstitusi). Kalau mau berdialog, berdialoglah dengan baik-baik. Karena itulah yang disebut dengan budaya Pancasila. Setiap permusyawaratan di Pancasila harus diiringi dengan hikmat kebijaksanaan, tidak ada yang otot-ototan. Semua bisa didialogkan. Jangan tertutup untuk bisa berdialog satu sama yang lainnya," papar Gus Jazil.

Berita Terkait : UU Cipta Kerja Disahkan, Apindo Ngarep Jumlah Pengangguran Turun

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga mengimbau semua pihak, agar duduk bersama. Sehingga, ketika ada ketidakpuasan, bisa didialogkan.

"Sebab, yang banyak muncul di publik itu bukan dialog. Menurut saya, malah cenderung ke fitnah," ujar Gus Jazil.

Ia setuju bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagai buah dari pikiran manusia, memiliki kekurangan. "Tidak ada yang sempurna. Cuma, dalam menyikapi ketidaksempurnaan ini, kita tak boleh menyikapinya dengan terpecah belah. Jangan disikapi dengan permusuhan. Kita bangsa yang berbudaya. Ada aturannya," tutur Koordinator Nusantara Mengaji ini.

Berita Terkait : RUU Cipta Kerja Beri Jaminan Tenaga Kerja

Gus Jazil juga mengatakan, DPR sebagai pembuat UU, pasti akan mendengarkan suara penolakan yang belakangan ini kencang disuarakan oleh sejumlah elemen masyarakat.

"Omnibus Law, kita mendengarkan, kita tidak tuli. Kalau toh ada yang salah, yang namanya undang-undang bisa dikoreksi. Cuma, kalau koreksinya dengan jerat jerit, bakar-bakar, itu tidak benar," pungkasnya. [QAR]