Masyarakat Harus Hati-hati Dalam Memilih

Yang Nyogok Pasti Bisa Disogok Juga

Wakil Ketua MPR Mahyudin (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Wakil Ketua MPR Mahyudin (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR Mahyudin mewanti-wanti masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan money politics alias politik uang. Sebab, yang menggunakan money politics pasti calon tidak benar.

Wanti-wanti ini disampaikan Mahyudin dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR, di Gedung Pertemuan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kemarin. Sosialisasi ini dihadiri juga Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian.

Dalam sosialisasi ini, Mahyudin bicara banyak hal. Mulai dari proses pembentukan negara, hubungan antara agama dan negara, paham-paham yang merongrong Pancasila, ketimpangan pembangunan, sampai maraknya korupsi. Nah, mengenai money politics tadi, ada dalam bagian korupsi.

Kata Mahyudin, Indonesia saat ini sudah masuk kondisi darurat korupsi. Di hampir semua lembaga negara, ada praktik haram ini. Banyak pejabat sudah ditangkap. Mulai dari bupati; gubernur; menteri; sampai ketua DPR, ketua DPD, dan ketua MK, ditangkap KPK karena korupsi. Namun, sampai saat ini, praktik tersebut belum juga hilang.

Berita Terkait : Bamsoet Gelar Kejuaraan Menembak Legislator Championship 2020

Mahyudin menyimpulkan, praktik ini berpangkal dari money politics. Pejabat yang melakukan money politics punya kecenderungan melakukan korupsi. Untuk itu, dia meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang melakukan money politics di Pemilu nanti.

“Kalau ngasih uang, nyogok, ini artinya tak punya integritas. Kalau dia terpilih, dia pasti tidak menolak saat disogok fee proyek. Apalagi dia butuh untuk bayar hutang kampanye,” ucapnya.

Mengenai masalah hubungan agama dan negara, Mahyudin memastikan sudah tuntas. Tidak boleh lagi dibentur-benturkan antara agama dan negara. Para pendiri bangsa ini sudah sepakat bahwa Indonesia negara persatuan yang berlandaskan Ketuhanan.

Dia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan dalam belajar agama. Harus dengan guru atau ustaz yang jelas. Tidak boleh cuma mengandalkan internet. Pasalnya, banyak paham agama keliru yang beredar luas di internet. “Munculnya ajaran agama yang keliru ini melahirkan radikalisme dan terorisme,” ungkapnya.

Berita Terkait : MPR-KADIN Teken MoU Sosialisasi Empat Pilar

Jika masyarakat bingung harus belajar dari mana, dia menyarankan untuk ikut saja ke ormas Islam yang jelas. Dua di antaranya adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

“Kalau Islam, ada NU, ada Muhammadiyah. Jangan belajar agama dari internet. (Internet) biasanya menyesatkan,” imbuhnya.

Mahyudin kemudian membahas organisasi yang merongrong Pancasila dan NKRI. Salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi ini mengusung sistem khilafah untuk menggantikan NKRI. Kini, organisasi tersebut telah dibubarkan Pemerintah.

Orang-orang HTI, sambungnya, menganggap Pancasila dan NKRI tidak sesuai Islam. Padahal, Pancasila dan NKRI dibentuk berdasarkan Islam. Banyak ulama terlibat di dalamnya.

Baca Juga : Soal Upah Buruh, Ini Penjelasan Aice

“Kiai dan ulama sampai salat malam untuk menentukan ini. Pancasila. Bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan yang berasan Ketuhanan,” ucapnya.

Karena sudah sesuai Islam, dia yakin, NKRI dan Pancasila akan tetap berdiri kokoh mesti banyak yang merongrong. Hal tersebut juga sudah dibuktikan dalam perjalanan sejarah. “Dulu ada garis keras kanan, DI TII, Kahar Muzakar, Kartosoewirjo. Juga garis keras kiri, PKI. Semua gagal,” tandasnya. [FAQ]