Gaji Perangkat Desa Setara PNS 

Misbakhun: Jokowi Peduli Ke Aparat Paling Bawah

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa disambut gembira Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. PP itu menjadi payung hukum pemberian gaji perangkat desa yang setara dengan gaji pokok PNS golongan II A. Menurut Misbakhun, PP tersebut menjadi bukti komitmen dan keseriusan Jokowi dalam meningkatkan kesejahtareaan aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyatakat.

“PP baru itu membuktikan komitmen dan kepedulian Presiden terhadap perangkat negara di tingkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Selama ini, para perangkat desa merupakan operator pelaksanaan pembangunan di tingkat pedasaan di seluruh pelosok negara,” ujar Misbakhun, di Jakarta, kemarin.

Baca Juga : Sambut Liga 1 2020, Wapres Ingin Sepak Bola yang Berakhlaqul Karimah

Influencer Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf itu menegaskan, penyetaraan gaji perangkat desa dengan PNS golongan II A juga membuktikan kehadiran negara dalam memenuhi kesejahteraan hidup para perangkatnya. Dengan PP itu, Pemerintah menghargai pengabdian para perangkat desa dalam melayani masyarakat.

“Saya menilai, keputusan Jokowi menyetarakan gaji perangkat desa dengan ASN golongan II A merupakan bentuk keberpihakan nyata untuk memajukan Indonesia dari pinggir. Hal ini melengkapi fokus pemerintahan Presiden Jokowi yang juga menggelontorkan dana desa dalam jumlah besar," kata politisi muda Partai Golkar ini.

Baca Juga : KBRI Wellington Kumpulkan Ketua Ormas di Selandia Baru

Politisi asal Pasuruan ini memastikan, keputusan Jokowi menyetarakan gaji perangkat desa dengan PNS golongan II A telah memerhatikan kemampuan fiskal keuangan negara dalam APBN. Karenanya, tak perlu ada kekhawatiran maupun pertanyaan dalam sisi keuangan negara. 

“Tidak perlu ada pertanyaan dari sisi kemampuan belanja negara. Komitmen Pemerintah dalam melakukan peningkatan kesejahteraan justru harus diapresiasi, membangun Indonesia dari pinggir sebagaimana visi Nawacita. Dana desa dikuatkan. Perangkat desa disejahterakan. Pembagunan di pedesaan ditingkatkan pemerataannya,” tandasnya.

Baca Juga : Kerek Daya Saing Industri, Menperin Ngarep Harga Gas Turun

Presiden Jokowi menandatangani PP Nomor 11/2019 pada 28 Februari lalu. Dalam Pasal 81A PP 11/2019 disebutkan, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya diberikan sejak peraturan pemerintah tersebut mulai berlaku. [ONI]