RMco.id  Rakyat Merdeka - Anggota Fraksi PDIP DPR Hendrawan Supratikno menyambut gembira gagasan Presiden Jokowi soal perlunya menteri bidang ekspor dan menteri bidang investasi. Dia pun mendorong agar gagasan tersebut dikaji lebih mendalam.

Mengapa perlu dikaji? Kata anggota Komisi XI DPR ini, agar produk-produk yang dihasilkan industri dalam negeri nanti bisa berdaya saing ekspor. “Dengan kondisi yang kita hadapi tentang peran vital investasi dan ekspor dalam pertumbuhan ekonomi, apa yang disampaikan Presiden perlu mendapat kajian serius. Kita semua tentu sambut gembira dengan ide tersebut,” katanya, di Jakarta, kemarin.

Keinginan Jokowi membentuk menteri ekspor dan investasi itu disampaikan saat membuka Rakornas Investasi 2019, di BSD, Tangerang, Selasa lalu. Kedua menteri itu diperlukan agar Indonesia bisa menarik investasi lebih banyak dan meningkatkan ekonomi nasional melalui ekspor.

Baca Juga : KPK Dalami Campur Tangan Nurhadi Dalam Sengketa MIT Dengan KBN

Menurut Hendrawan, gagasan Jokowi ini relevan dengan perkembangan dunia. Banyak negara maju telah memiliki kementerian yang fokus pada ekspor dan investasi. Salah satunya Jepang. Di sana, ada Ministry of International Trade and Investment (MITI) alias Kementerian Perdagangan Internasional dan Investasi.

“Jadi, ini semacam pelajaran dari negara-negara yang orientasi ekspornya luar biasa. Seperti Jepang. Kalau Jepang kan eksistensi dan daya hidupnya tergantung ekspor mesin. Makanya, ada kementerian MITI,” katanya.

Dia mengakui, saat ini Indonesia sudah punya Kementerian Perdagangan (Kemendag). Namun, fungsinya tidak seperti MITI. Selama ini, fokus Kemendag terbagi. Mengurusi perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

Baca Juga : Pensiunan Hakim Tinggi Jurnalis Amrad Tak Penuhi Panggilan KPK

Yang diinginkan Jokowi, lanjutnya, adalah perdagangan khusus luar negeri. Sehingga ekspor Indonesia bisa meningkat pesat. “Agar kita tidak tertinggal dari negara-negara lain. Di kawasan Asia Tenggara saja, kita harus ekspresif untuk bersaing dengan Thailand dan Vietnam,” katanya.

Saat ini, tambah Hendrawan, ekspor Indonesia masih terbilang kecil. Sepanjang 2018, nilai ekspor hanya sekitar 160 miliar dolar AS. Nilai tersebut turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Makanya, harus ada yang fokus mengurus ekspor.

“Rachmat Gobel ketika jadi Menteri Perdagangan bercita-cita rasio ekspor kita bisa capai Rp 300 miliar dolar AS per tahun. Di zaman Mari Elka Pangestu, kita pernah mencapai 200 miliar dolar AS se tahun. Hanya saja, waktu itu harga komoditas kita sedang bagus. Begitu komoditas unggulan kita turun, seperti sawit dan batu bara, nilai ekspor kita terpeleset ke bawah 200 miliar dolar AS per tahun,” jelasnya.

Baca Juga : 55,5 Persen Publik Yakin Omnibus Law Berdampak Bagi Ekonomi

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana berpandangan berbeda. Menurut politisi senior Partai Demokrat ini, sedikitnya nilai ekspor Indonesia bukan karena tidak ada menteri yang membidangi secara khusus. Tapi, karena produk unggulan untuk ekspor tidak ada.

“Kalau tidak ada barangnya, yang mau diekspor apa? Sekarang, yang penting, harus ada komoditas yang berkualitas ekspor dulu,” ucapnya. [KAL]