RMco.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo menekankan, pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat dari Presiden Donald Trump ke Joe Biden harus tetap memberikan efek positif bagi peningkatan kerja sama Indonesia-Amerika Serikat (AS). Dalam lawatannya ke Amerika Serikat pada awal November 2020, pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, telah bertemu Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence di White House. 

Hasilnya, Indonesia yang diwakili Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Muhammad Lutfi, dengan Amerika yang diwakili Presiden EXIM Bank Amerika, Kimberly Reed, menandatangani MoU senilai 750 juta dolar AS atau sekitar Rp 10,5 triliun. MoU ini untuk memperkuat partisipasi Amerika dalam berbagai sektor pembangunan di Indonesia. Antara lain pada sektor energi, infrastruktur, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan kesehatan, serta lingkungan. 

"Selain itu, ada juga penandatanganan Letter of Interest (LoI) dari United States International Development Finance Corporation (DFC) yang akan menginvestasikan 2 miliar dolar AS, setara Rp 28,3 triliun, untuk Sovereign Wealth Fund/SWF (Lembaga Pengelola Investasi di Indonesia). Kedua perjanjian tersebut ditandatangani di akhir periode pemerintahan Presiden Trump, karenanya kita perlu mengawal jangan sampai ada perubahan di masa pemerintahan Presiden Joe Biden," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, dalam Forum Group Discussion (FGD) kerja sama MPR dengan Brain Society Center (BS Center) bertema 'Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Kepentingan Ekonomi NKRI di Era Joe Biden', di MPR, Jakarta, Rabu (2/12).

Berita Terkait : Bamsoet Harap Indonesia Jadi Kiblat Otomotif Kendaraan Listrik Dunia

Turut hadir antara lain Ketua Umum BS Center Mantan Ketua Banggar dan Ketua Komisi XI DPR Ahmadi Noor Supit, Pakar Hukum Internasional sekaligus Rektor Universitas Achmad Yani Hikmahanto Juwana, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Periode Tahun 2004-2007, Makarim Wibisono, Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy Shiskha Prabawaningtyas dan anggota Dewan Pakar BS Center Alfan Alfian.

Calon Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini memaparkan, banyak komunitas global berharap terpilihnya Joe Biden akan menjadi 'koreksi' atas berbagai kebijakan kontroversial Trump sebelumnya. Demikian juga bagi Indonesia, hadirnya 'Biden effect' diharapkan tidak hanya memberi dampak instan, tetapi juga mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang akan memberi nilai kemanfaatan.

"Beberapa aspek yang bersinggungan dengan kepentingan politik dan kepentingan ekonomi Indonesia pasca terpilihnya Joe Biden, antara lain penyelesaian Laut China Selatan, dimana Indonesia punya kepentingan menjaga wilayah Zona Ekonomi Eksklusif di Perairan Natuna. Selain juga pada penguatan kemitraan strategis Indonesia-Amerika Serikat, serta peningkatan kerjasama bilateral khususnya di bidang perekonomian yang ditandai peningkatan nilai investasi Amerika di Indonesia," papar Bamsoet.

Berita Terkait : Disuntik Vaksin, Bamsoet Senang Jadi Bagian Dalam Upaya Atasi Pandemi Covid-19

Ketua DPR ke-20 ini mengingatkan, berbagai harapan yang 'didambakan' dari pemerintahan Joe Biden tersebut bukanlah sesuatu pemberian, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Karena implementasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, baik di bidang politik dan ekonomi, tentunya juga dilakukan dalam kerangka melindungi kepentingan nasional mereka.

"Artinya, kita membutuhkan kemampuan bernegosiasi yang handal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kehadiran pemerintahan Joe Biden tidak saja menghadirkan peluang, tetapi juga tantangan yang harus kita jawab dengan peningkatan daya saing pada seluruh sektor dan bidang pembangunan," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memperkirakan, meskipun Joe Biden akan mengambil kebijakan yang lebih lunak terkait 'perang dagang' dengan Tiongkok, namun persaingan antara kedua negara besar tersebut masih tetap berlangsung. Karenanya, Indonesia harus cerdik mengambil manfaat, namun tetap prudent dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan. 
 Selanjutnya