Pasca Pertemuan Jokowi dan AHY

Koalisi Indonesia Kerja di DPR Bisa Bertambah Lagi

AHY saat bertemu Presiden Jokowi (Foto: RM)
Klik untuk perbesar
AHY saat bertemu Presiden Jokowi (Foto: RM)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Jokowi Kamis (2/5) lalu, menyiratkan banyak makna. Salah satunya, terbukanya peluang Demokrat bergabung ke Koalisi Indoensia Kerja (KIK) di legilastif atau DPR.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, pertemuan antara AHY dan Jokowi adalah peristiwa politik penting. Pertemuan itu pasti sudah direncanakan matang dan punya konsekuensi tersendiri.

Kata Emrus, pertemuan itu punya banyak makna tergantung penafsiran masing-masing publik. “Banyak tafsirannya, tergantung bagaimana dan dari sudut pandang mana kita melihatnya,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka.

Berita Terkait : Ketemu Jokowi di Istana, Zulhas Bahas Revisi UU Pemilu 

Dari sudut pandangnya sendiri, pertemuan itu menandakan munculnya keterbukaan dari Demokrat atas dinamika politik pasca pencoblosan 17 April. Bukan hal tidak mungkin, pertemuan itu bisa membawa banyak keuntungan bagi Demokrat. Salah satunya, akses untuk bergabung ke koalisi PDIP di legislatif.

“Bisa saja (Demokrat) bergabung dengan PDIP di DPR. Sehingga Koalisi Indonesia Kerja bertambah dan membuat kebijakan eksekutif berjalan lancar,” ujarnya. Bila Demokrat bergabung, maka total koalisi dalam KIK tambah jasi 6 partai. Sehingga, kebijakan eksekutif nantinya bisa lebih lancar.

Emrus juga menganggap Demokrat mengambil langkah tepat andai memutuskan bergabung menjadi bagian pemerintahan selanjutnya. Menurutnya, popularitas AHY akan terkerek. Dengan begitu, Demokrat dapat memanen AHY yang sudah lebih populer untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Setelah itu, tinggal memoles kembali dalam rangka meningkatkan elektabilitas.

Berita Terkait : Jokowi ke Pelaku Ekonomi Digital: Jangan Sampai Indonesia Hanya Jadi Pasar

Asal tahu saja, jumlah partai dalam KIK lolos Parliementary Treshold (PT) 4 persen saat ini berjumlah 5. Mereka adalah PDIP, PKB, PPP, Nasdem, Golkar. Sementara, jumlah partai dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur (KIAM) berjumlah 4. Yakni, Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, Demokrat lebih baik menjadi oposisi pemerintahan lantaran memiliki sumber daya serta mesin politik memadai. "Justru kalau merapat ke pemerintah, Demokrat akan menjadi buih di lautan. Dignity sebagai partai yang menang pilpres dua periode bakal hilang," ujarnya.

Adi mengatakan, Demokrat juga akan sulit untuk bisa bergabung dengan KIK . Pertama, kendala hubungan kurang baik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan SBY. Kedua, Demokrat bakal tidak leluasa karena sudah begitu banyak partai lain berada dalam KIK. Mereka pun telah berpeluh berbulan-bulan lamanya memperjuangkan kemenangan Jokowi- Ma'ruf. Tidak seperti Demokrat yang selama ini bersama Prabowo-Sandi. [SSL]